SURABAYA – Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah kembali menggema di jalanan. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan turun ke depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (17/6/2026), menyuarakan tuntutan yang mereka nilai mewakili keresahan publik terhadap arah kebijakan nasional.
Aksi yang diikuti elemen Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), serta Aliansi BEM Surabaya (ABS) itu berlangsung sejak siang hari dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Massa memadati kawasan sekitar Grahadi sambil membawa spanduk, poster, dan berbagai simbol kritik terhadap pemerintah.
Momen yang paling menyita perhatian terjadi ketika peserta aksi melakukan pembakaran poster bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dihiasi bunga mawar. Selain itu, mahasiswa juga membakar bunga dan menyan sebagai bentuk simbolik yang mereka sebut sebagai ekspresi keprihatinan terhadap kondisi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Usai aksi simbolik tersebut, massa secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sebagai bentuk refleksi terhadap perjalanan bangsa sekaligus menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara dalam sistem demokrasi.
Baca Juga: Ekspor Satu Pintu Mulai Berjalan, DPR Soroti Target Penciptaan Lapangan Kerja Nasional
Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah pusat.
Mahasiswa menilai pelaksanaan program tersebut perlu dikaji ulang dari sisi efektivitas, transparansi anggaran, hingga dampaknya terhadap sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Selain MBG, massa juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih yang menurut mereka perlu dievaluasi agar tidak membebani keuangan negara dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Presiden BEM Universitas Airlangga, M. Rizqi Senja Virawan, mengatakan bahwa mahasiswa membawa total 16 tuntutan yang mencakup isu ekonomi, hukum, lingkungan, demokrasi, hingga hak asasi manusia.
Menurutnya, dua tuntutan utama yang menjadi fokus aksi adalah evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, serta penolakan terhadap sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat negara.
Soroti RUU Strategis dan Supremasi Sipil
Selain mengkritisi kebijakan pemerintah, mahasiswa juga mendesak DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset yang selama ini dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
RUU tersebut telah lama menjadi perhatian publik karena dianggap mampu meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.
Di sisi lain, mahasiswa juga meminta percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat guna memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah.
Isu supremasi sipil turut menjadi salah satu sorotan utama. Massa menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk militerisme dalam ruang sipil dan meminta agar institusi pertahanan tetap menjalankan fungsi sesuai amanat reformasi serta konstitusi.
Baca Juga: Rahasia Lonjakan Performa Ramadhipa di Moto3 Junior: Adaptasi Motor dan Analisis Data
Tuntut Solusi Ekonomi dan Perlindungan Lingkungan
Aliansi BEM Surabaya juga membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional. Mahasiswa meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Selain itu, mereka mendorong evaluasi terhadap pejabat publik yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Di bidang lingkungan hidup, mahasiswa mengkritisi berbagai proyek yang dinilai berpotensi merusak ekosistem dengan alasan pembangunan atau investasi. Mereka menuntut pemerintah melakukan pemulihan terhadap kawasan yang terdampak eksploitasi sumber daya alam serta memastikan pembangunan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Mahasiswa juga mengecam berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia serta tindakan yang dianggap membatasi ruang kritik masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
Pengamanan Ketat di Sekitar Grahadi
Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik sekitar Gedung Grahadi. Kawat berduri dipasang di area pintu masuk kompleks untuk mengantisipasi kemungkinan massa mendekati kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur tersebut.
Sebelumnya, kepolisian menyiagakan lebih dari seribu personel gabungan guna memastikan demonstrasi berjalan tertib dan kondusif. Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung relatif aman meski diwarnai berbagai aksi simbolik dan penyampaian kritik yang cukup keras terhadap pemerintah.
Aksi mahasiswa di Surabaya ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia. Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa berupaya menyampaikan aspirasi terkait isu ekonomi, hukum, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang mereka nilai perlu mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan.
Editor : Mahendra Aditya