Gelombang Aksi Mahasiswa Menguat di Sejumlah Daerah, Ini Daftar Lengkap Tuntutan kepada Pemerintah

JAKARTA – Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali merebak di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari Jakarta, Yogyakarta, Medan, Lampung hingga Semarang, ribuan mahasiswa turun ke jalan membawa beragam tuntutan yang menyoroti persoalan ekonomi, pendidikan, hak asasi manusia, hingga evaluasi terhadap sejumlah program prioritas pemerintah.

Meski masing-masing daerah mengusung isu lokal yang berbeda, terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh aksi tersebut, yakni desakan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, menjaga transparansi anggaran, serta membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa masih menjadi salah satu kanal kritik sosial yang aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Baca Juga: Lelang Aset Koruptor Tembus Rp1,029 Triliun, Kejagung Kembalikan Uang Negara ke Kas Pemerintah

Jakarta: Aliansi Perisai Bawa 20 Tuntutan

Di Ibu Kota, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai) menggelar aksi pada Senin (15/6/2026). Massa yang terdiri atas berbagai organisasi mahasiswa lintas kampus melakukan long march menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Aliansi tersebut mengusung paket tuntutan bertajuk "11+9", yakni sebelas tuntutan mendesak dan sembilan tuntutan umum.

Sebelas tuntutan utama meliputi:

• Menolak kenaikan harga BBM dan bahan pokok;

• Menstabilkan nilai tukar rupiah;

• Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai rawan penyimpangan;

• Menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK);

• Mencabut UU Polri;

• Menghentikan pembangunan batalion teritorial TNI;

• Memperbaiki defisit APBN dan memangkas pemborosan anggaran pertahanan;

• Menaikkan upah guru honorer;

• Menjamin anggaran pendidikan 20 persen serta pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah 3T;

• Membuka transparansi pengelolaan BPI Danantara;

• Mendesak pencopotan Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri ESDM.

Sementara sembilan tuntutan lainnya mencakup reforma agraria, penghentian penggusuran, penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat, perlindungan hak masyarakat adat Papua, penghentian PTN-BH dan kenaikan biaya pendidikan, kenaikan upah buruh, perlindungan pejuang HAM, penghentian militerisasi, hingga penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Baca Juga: Dana MBG Digugat, Mahkamah Konstitusi Target Putus Bulan Depan

BEM UI: Soroti Pemborosan APBN

Beberapa hari sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga menggelar aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut".

Sekitar seribu mahasiswa turun ke Bundaran HI dengan membawa lima tuntutan utama, yakni:

• Menghentikan pemborosan APBN;

• Menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok;

• Mengevaluasi serta menghentikan program MBG dan Koperasi Desa;

• Mengakhiri praktik militerisasi di ruang sipil;

• Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dalam pengambilan kebijakan.

Aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dengan aparat sebelum akhirnya berlangsung kondusif.

Yogyakarta: Gejayan Kembali Bergerak

Di Yogyakarta, kawasan Gejayan kembali menjadi titik konsolidasi gerakan mahasiswa. Massa menyuarakan kritik melalui berbagai poster bertuliskan "Stop MBG", "Rupiah dan BBM Turun", hingga "Stop Pemborosan APBN".

Tuntutan mahasiswa di Yogyakarta meliputi:

• Penolakan program MBG;

• Penolakan Koperasi Desa Merah Putih;

• Pencabutan revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer;

• Pendidikan gratis dan berkualitas;

• Pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi;

• Peningkatan kesejahteraan rakyat;

• Perlindungan hak pekerja;

• Penurunan harga kebutuhan pokok, BBM, dan tarif utilitas publik.

Baca Juga: Usai Tahan Selandia Baru, Iran Dipaksa Tinggalkan AS Tanpa Pemulihan: "Kami Tim Paling Terzalimi"

Medan: Transparansi Anggaran hingga Tambang Ilegal

Aksi di Medan dipusatkan di depan Gedung DPRD Sumatera Utara dan dimotori BEM Universitas Sumatera Utara (USU).

Sembilan tuntutan yang disampaikan antara lain:

• Menjaga stabilitas harga BBM dan subsidi;

• Transparansi APBN dan APBD;

• Penolakan dwifungsi Polri;

• Evaluasi program MBG;

• Penguatan sektor pendidikan;

• Percepatan pembahasan RUU Masyarakat Adat;

• Penindakan tambang ilegal;

• Perbaikan layanan publik;

• Realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Lampung: Pendidikan Jadi Prioritas

Aliansi Lampung Tarik Mandat menempatkan isu pendidikan sebagai agenda utama.

Mereka menuntut:

• Pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis;

• Penurunan harga BBM dan bahan pokok;

• Penghentian MBG dan Koperasi Merah Putih;

• Revisi UU Polri;

• Penghapusan militerisme di ruang sipil;

• Penerapan pajak kekayaan;

• Penguatan perlindungan HAM.

Semarang: Panca Tuntutan Rakyat

Di Semarang, ribuan mahasiswa menggelar aksi bertajuk "Pantura" atau Panca Tuntutan Rakyat.

Lima tuntutan tersebut meliputi:

• Menurunkan harga BBM dan menjaga stabilitas rupiah;

• Mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi utama;

• Evaluasi total MBG dan Koperasi Desa Merah Putih;

• Mengembalikan hak kepemilikan tanah kepada rakyat;

• Menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aksi sempat diwarnai pembakaran ban bekas sebagai simbol protes terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Benang Merah Gerakan Mahasiswa

Jika dicermati, terdapat sejumlah isu yang konsisten muncul dalam hampir seluruh aksi mahasiswa di berbagai daerah.

Pertama, persoalan ekonomi seperti kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, dan melemahnya daya beli masyarakat.

Kedua, desakan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dianggap perlu diaudit secara menyeluruh dari sisi efektivitas, transparansi, dan prioritas anggaran.

Ketiga, kekhawatiran terhadap menguatnya peran aparat keamanan di ruang sipil melalui revisi sejumlah regulasi.

Keempat, tuntutan perbaikan sektor pendidikan, perlindungan hak masyarakat adat, reforma agraria, dan penguatan hak asasi manusia.

Gelombang aksi ini menjadi pengingat bahwa mahasiswa masih memainkan peran sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Respons pemerintah terhadap berbagai tuntutan tersebut akan menentukan apakah kritik yang disampaikan dapat bertransformasi menjadi ruang dialog kebijakan atau justru memperbesar eskalasi gerakan di masa mendatang.

Editor : Mahendra Aditya