RADAR KUDUS — Kawasan ikonik Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, menjadi titik fokus perhatian publik pada Jumat (12/6/2026).
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa berskala besar.
Karena berlokasi di pusat nadi aktivitas bisnis dan mobilitas ibu kota, aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan guna mengantisipasi kelumpuhan lalu lintas.
Untuk mengamankan jalannya penyampaian pendapat tersebut, sebanyak 4.151 personel gabungan yang terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) disiagakan di sekitar lokasi.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa pengerahan ribuan personel ini mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
Langkah antisipasi mulai dari rekayasa arus lalu lintas hingga pemetaan potensi gangguan keamanan telah disiapkan secara matang.
Pengamanan ketat ini dilakukan demi menjamin hak mahasiswa dalam bersuara sekaligus memastikan hak pengguna jalan dan aktivitas publik lainnya tidak terganggu secara ekstrem.
Bergerak dari Depok, Soroti Pemborosan Anggaran Negara
Gelombang massa mahasiswa bergerak sejak pagi hari dari Kampus UI Depok dengan memanfaatkan moda transportasi massal seperti bus dan angkutan kota (angkot) menuju jantung Jakarta.
Setibanya di kawasan Bundaran HI, massa aksi langsung membentangkan berbagai spanduk bernada kritik dan menggemakan orasi ilmiah secara bergantian.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi tuntutan utama BEM UI dalam aksi kali ini, antara lain:
-
Evaluasi Kebijakan Publik: Mengkritisi sejumlah regulasi pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.
-
Pemborosan Anggaran Negara: Menuntut transparansi dan efisiensi alokasi APBN pada proyek-proyek yang dianggap tidak mendesak.
-
Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok: Menyuarakan jeritan masyarakat kelas bawah terkait ketidakstabilan harga pangan di pasar domestik.
Sadar bahwa aksi di jalur protokol ini memicu kepadatan kendaraan, fungsionaris BEM UI sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga Jakarta atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.
"Kami memohon maaf atas potensi kemacetan yang terjadi di seputaran Sudirman-Thamrin.
Gangguan lalu lintas ini hanyalah dampak teknis yang bersifat sementara, namun persoalan pemborosan anggaran dan harga pokok yang kami perjuangkan hari ini adalah masalah jangka panjang yang dampaknya mengikat seluruh kehidupan masyarakat luas," ujar perwakilan BEM UI dalam orasinya.
Selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh elemen mahasiswa ini tidak sekadar menjadi bumbu dinamika politik lokal, melainkan sebuah cerminan nyata dari partisipasi publik yang aktif dalam merawat ekosistem demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Sambut Kedatangan Presiden Prabowo di Lampung, 3 Aktivis Nekat Jahit Mulut Protes Lonjakan Harga
Secara global, gerakan kritis seperti ini memiliki korelasi erat dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDGs Poin 16 mengenai Peace, Justice, and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).
Prinsip tersebut menekankan betapa pentingnya ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan.
Kritik yang konstruktif dari elemen mahasiswa menjadi pilar penting untuk mendorong terciptanya institusi negara yang lebih transparan, akuntabel, inklusif, serta senantiasa responsif terhadap kebutuhan riil publik. (*)