JAKARTA – Gelombang pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat. Salah satu isu yang beredar menyebut krisis pasokan batu bara sebagai penyebab terganggunya pasokan listrik. Namun, pemerintah dan pelaku industri pertambangan kompak membantah kabar tersebut.
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menegaskan stok batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memastikan tidak ada masalah pasokan bahan bakar bagi pembangkit listrik milik PT PLN (Persero).
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada faktor teknis dalam sistem kelistrikan nasional yang dinilai perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Isu Krisis Batu Bara Dibantah
Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy Hartono, menyatakan pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat bukan dipicu oleh menipisnya stok batu bara.
Menurut dia, mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri telah menjamin ketersediaan bahan bakar pembangkit listrik.
"Sesuai laporan yang kami terima, seharusnya tidak ada masalah dengan stok batu bara," kata Sudirman di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Perhapi, lanjutnya, telah melakukan pengecekan langsung kepada sejumlah perusahaan tambang. Hasilnya menunjukkan distribusi batu bara untuk memenuhi kewajiban DMO tetap berjalan normal.
"Beberapa perusahaan tambang menyampaikan bahwa pasokan batu bara dari lokasi produksi mereka masih terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan PLN," ujarnya.
DMO Jadi Penyangga Pasokan Energi Nasional
Kebijakan DMO selama ini menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Melalui skema tersebut, perusahaan batu bara diwajibkan mengalokasikan sebagian produksi mereka untuk pasar domestik, terutama guna memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Skema ini dinilai berhasil mencegah terganggunya pasokan batu bara meskipun harga komoditas global mengalami lonjakan.
Karena itu, Sudirman menilai kecil kemungkinan pemadaman listrik terjadi akibat kekurangan bahan bakar pembangkit.
"Jika pasokan tetap berjalan, berarti ada faktor lain yang menjadi penyebab. Hal itu perlu dijelaskan lebih lanjut oleh PLN," katanya.
ESDM: Bukan Karena Batu Bara Menipis
Senada dengan Perhapi, Kementerian ESDM juga membantah isu yang berkembang di masyarakat.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan tidak ada persoalan terkait stok batu bara nasional.
"Tidak ada batu bara menipis," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM.
Menurut Anggia, pemadaman bergilir yang sempat terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi lebih disebabkan oleh gangguan teknis dalam sistem kelistrikan.
Pemerintah, kata dia, telah berkoordinasi dengan PLN agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Kalau ada isu bahwa akan terjadi pemadaman karena kekurangan batu bara, itu tidak benar. Dipastikan tidak benar," tegasnya.
Pemadaman Terjadi di Berbagai Daerah
Keluhan masyarakat terkait gangguan listrik tidak hanya datang dari kawasan Jabodetabek.
Dalam sepekan terakhir, laporan pemadaman juga muncul dari sejumlah daerah lain, antara lain:
-
Cianjur, Jawa Barat;
-
Semarang, Jawa Tengah;
-
Madura, Jawa Timur;
-
Beberapa wilayah lainnya di luar Pulau Jawa.
Durasi pemadaman pun bervariasi, mulai dari hitungan menit hingga beberapa jam.
Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai keandalan sistem kelistrikan nasional.
Dugaan Gangguan Teknis Menguat
Meski belum ada penjelasan rinci mengenai seluruh kasus pemadaman, pemerintah mengindikasikan adanya persoalan teknis sebagai faktor dominan.
Sebelumnya, PLN pernah menjelaskan bahwa pemadaman massal di Sumatera pada Mei 2026 dipicu gangguan pada sistem transmisi interkoneksi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Lubuk Linggau–Lahat.
Investigasi awal menyebut gangguan tersebut dipengaruhi sambaran petir dan aktivitas penebangan pohon yang mengganggu jaringan transmisi.
Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan sistem yang berdampak pada pasokan listrik di sejumlah provinsi, mulai dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara hingga Aceh.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa gangguan teknis pada jaringan transmisi dapat memicu pemadaman luas meskipun bahan bakar pembangkit tersedia.
Harga Batu Bara Global Naik
Di tengah polemik pemadaman, pemerintah juga tengah menyiapkan relaksasi kuota produksi batu bara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut kenaikan harga batu bara dunia dipengaruhi meningkatnya tensi geopolitik, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan harga global belum mengganggu pasokan domestik.
Proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan tambang juga disebut tetap berjalan dengan skema relaksasi bertahap untuk menjaga keseimbangan produksi dan kebutuhan dalam negeri.
Transparansi Jadi Kunci
Pengamat menilai pemadaman listrik berulang dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas infrastruktur energi nasional.
Karena itu, keterbukaan informasi menjadi hal penting.
Jika memang disebabkan gangguan teknis, PLN dinilai perlu menjelaskan secara rinci sumber persoalan, langkah perbaikan yang dilakukan, serta mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang.
Dengan stok batu bara yang dipastikan aman oleh pemerintah dan industri, publik kini menunggu jawaban pasti mengenai akar masalah di balik pemadaman listrik yang terjadi di berbagai daerah.
Sebab, bagi masyarakat, bukan hanya listrik yang dibutuhkan, tetapi juga kepastian bahwa sistem energi nasional tetap andal dan siap menghadapi berbagai tantangan.
Editor : Mahendra Aditya