RADAR KUDUS — Ketegangan mewarnai jalannya Rapat Kerja antara Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/6).
Menteri HAM, Natalius Pigai, secara terbuka menumpahkan keresahannya di hadapan para anggota legislatif karena merasa instansi yang dipimpinnya kurang mendapatkan apresiasi dan dukungan fiskal, meski ia mengklaim jajarannya telah menorehkan sejumlah capaian kerja.
"Kami ini sudah berprestasi, tetapi Bapak dan Ibu sekalian tidak pernah memberikan apresiasi," ujar Natalius Pigai dengan nada kecewa saat berbicara di ruang rapat komisi.
Pernyataan emosional Pigai tersebut diamini oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto Sipin, yang turut mendampinginya.
Mugiyanto secara diplomatis meminta agar para anggota dewan di Komisi XIII dapat memberikan kelonggaran politik dan dukungan penuh agar postur anggaran kementerian mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Usulan Rp3,98 Triliun Hanya Disetujui 18 Persen
Sengkarut ini bermula ketika Kementerian HAM mengajukan pagu anggaran yang tergolong fantastis untuk tahun anggaran 2027, yakni sebesar Rp3,98 triliun. Namun, setelah melalui meja penyaringan di rumpun anggaran pemerintah dan DPR, usulan tersebut dipangkas secara drastis.
Pemerintah dan DPR hanya menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp728,1 miliar untuk Kementerian HAM.
Angka tersebut hanya menyentuh sekitar 18,3 persen dari total nominal yang awalnya diajukan oleh Pigai.
Merasa pagu indikatif tersebut jauh dari kata cukup untuk mendanai program-program HAM nasional, Kementerian HAM melakukan manuver dengan kembali mengajukan usulan tambahan anggaran (tambahan pagu) sebesar Rp551,8 miliar.
Usulan tambahan ini dipaparkan secara rinci oleh Wamen HAM Mugiyanto Sipin dengan harapan dapat melunakkan sikap para fraksi di DPR.
Kritik Tajam DPR: Soroti Efisiensi dan Pembangunan Kantor
Kendati demikian, upaya lobi anggaran yang dilakukan oleh Natalius Pigai dan jajarannya langsung membentur dinding kritik keras dari sejumlah fraksi di Komisi XIII.
Para anggota legislatif mengingatkan bahwa negara saat ini sedang berada dalam kondisi tekanan ekonomi global dan domestik yang mengharuskan dilakukannya efisiensi anggaran secara ketat di semua lini kementerian.
Anggota Komisi XIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, secara jeli membedah struktur anggaran yang diajukan oleh Kementerian HAM.
Rieke menemukan bahwa porsi alokasi dana dalam draf tersebut dinilai tidak proporsional dan terlalu menitikberatkan pada belanja yang kurang menyentuh substansi penegakan HAM di masyarakat bawah.
Senada dengan Rieke, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, juga memberikan peringatan keras dan menohok kepada Natalius Pigai.
Politisi Partai NasDem tersebut meminta agar Kementerian HAM tidak terjebak pada program-program yang bersifat kosmetik atau fisik belaka, seperti pembangunan gedung kantor baru, di tengah situasi keuangan negara yang sedang sulit.
"Kami ingatkan agar kementerian ini jangan sampai terjebak pada ego pembangunan kantor atau fasilitas fisik di saat negara sedang mengencangkan ikat pinggang demi efisiensi.
Fokuslah pada program yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat," tegas Willy Aditya memungkasi debat anggaran tersebut.
Hingga rapat kerja ditutup, DPR masih menahan usulan tambahan anggaran tersebut dan meminta Kementerian HAM untuk melakukan restrukturisasi program kerja agar lebih rasional dan efisien sesuai dengan kemampuan keuangan negara. (*)