RADAR KUDUS — Belum usai gejolak di masyarakat akibat kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang merangkak naik, kini ancaman baru yang tidak kalah mengerikan membayangi ketahanan energi nasional.
PT PLN (Persero) dilaporkan tengah menghadapi hantaman krisis pasokan bahan baku yang membuat sistem kelistrikan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) berada dalam status siaga satu.
Setelah sebelumnya wilayah Sumatra Utara didera persoalan serupa, kini giliran pusat ekonomi dan pemerintahan di Pulau Jawa dan sekitarnya yang terancam mengalami kelumpuhan akibat krisis listrik.
Meskipun pihak PLN secara diplomatis menyebut kondisi ini sebagai defisit daya sistem, informasi yang dihimpun dari internal korporasi membisikkan fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan: stok batubara untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) utama sudah nyaris habis dan hanya mampu bertahan kurang dari dua pekan.
Pemadaman Bergilir Mulai Meluas di Berbagai Provinsi
Dampak dari menipisnya cadangan batubara ini bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, kebijakan pemadaman listrik secara bergilir sudah mulai diterapkan sejak Senin (8/6/2026).
Wilayah terdampak mencakup area yang sangat luas, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga Jawa Timur.
Seorang sumber tepercaya di lingkungan PLN Pusat mengungkapkan bahwa skema pemadaman bergilir terpaksa diambil sebagai langkah darurat demi memperpanjang napas pasokan energi yang tersisa agar tidak terjadi pemadaman total secara massal (total blackout).
"Kami berupaya menjaga agar tidak terjadi blackout. Pemadaman bergilir dilakukan demi pemerataan sisa energi yang ada.
Saat ini, hanya wilayah Bali dan DKI Jakarta yang diinstruksikan untuk tetap menyala penuh. Arahan dari manajemen pusat sangat jelas, performa kelistrikan di Jakarta harus dijaga ketat karena posisi Presiden sedang berada di ibu kota," ujar sumber tersebut pada Rabu (10/6/2026).
Jeritan masyarakat mulai terdengar di berbagai daerah terdampak. Di Kota Bogor, Jawa Barat, misalnya, warga mengeluhkan ketidakpastian jadwal pemadaman yang mengganggu aktivitas rumah tangga dan usaha.
"Kemarin dari siang listrik sudah padam total. Sempat menyala sebentar menjelang magrib, tapi tidak lama kemudian padam lagi sampai larut malam," keluh Suseno, salah seorang warga Bogor.
Kondisi serupa merembet ke jantung kota pelajar, Yogyakarta. Kawasan padat aktivitas seperti Gejayan dan Kaliurang turut dilaporkan mengalami gelap gulita secara bergantian setelah PLN setempat mulai memberlakukan pembatasan beban daya.
Desakan kepada Presiden untuk Intervensi Cepat
Sengkarut kelistrikan yang mengancam melumpuhkan aktivitas vital di Pulau Jawa ini langsung memantik reaksi keras dari berbagai pengamat dan sukarelawan energi.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, mendesak agar Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan langsung tanpa menunggu situasi menjadi semakin parah.
Yudhistira menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah taktis dan strategis, termasuk mengevaluasi kepatuhan para pengusaha tambang terhadap kewajiban pasokan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) batubara yang diduga menjadi akar masalah tersendatnya suplai ke PLN.
"Presiden pasti sangat memahami bahwa listrik adalah urat nadi perekonomian dan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat.
Butuh tindakan cepat dan diskresi tegas untuk mengatasi krisis di Pulau Jawa ini. Jika ego sektoral dan pasokan batubara ini tidak segera dibenahi dalam hitungan hari, Pulau Jawa sebagai motor ekonomi nasional bisa lumpuh total," tegas Yudhistira di Jakarta.
Hingga saat ini, manajemen puncak PT PLN (Persero) masih terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM dan para pemasok batubara untuk mencari solusi jangka pendek guna menghindari ancaman gelap gulita massal di wilayah Jamali. (*)