RADAR KUDUS — Eskalasi ketidakpuasan publik terhadap tata kelola program jaminan nutrisi nasional memuncak pada Rabu (10/6).
Ratusan demonstran yang tergabung dalam koalisi sipil MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gedung kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang terletak di kawasan Jakarta Pusat.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hari tersebut diwarnai dengan ketegangan saat massa mulai melakukan penyegelan simbolis terhadap gerbang utama kantor BGN.
Menggunakan garis pembatas berwarna kuning-hitam mirip garis polisi, massa membentangkan spanduk raksasa bertuliskan tuntutan agar pemerintah segera melakukan audit total dan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Simbolisasi Dapur Umum dan Kritik Keras Tata Kelola
Dalam orasinya, para demonstran menyoroti berbagai sengkarut dan persoalan teknis yang terus bermunculan di lapangan sejak program ini digulirkan.
Mulai dari masalah keterlambatan pencairan anggaran operasional di tingkat hilir hingga buruknya sistem rantai pasok makanan yang dinilai merugikan para pengelola lokal dan hak pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Menariknya, selain membawa poster dan pamflet berisi kecaman, sejumlah demonstran juga membawa berbagai peralatan memasak, seperti panci besar, wajan, dan spatula.
Peralatan dapur ini dihadirkan sebagai simbol kritik satir terhadap kondisi dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang terpaksa mandek beroperasi akibat buruknya manajemen birokrasi keuangan di pusat.
"Kami mendesak pemerintah untuk membuka seluruh proses pengelolaan program ini secara transparan ke publik.
Jangan biarkan anggaran triliunan rupiah yang bersumber dari uang rakyat mengalir tanpa pengawasan yang jelas. Evaluasi total adalah harga mati," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Imbas Kasus Hukum Mantan Pejabat Internal
Gelombang unjuk rasa dari MBG Watch ini bergulir di tengah meningkatnya tensi perhatian publik terhadap eksistensi Badan Gizi Nasional.
Sebagaimana diketahui, lembaga baru ini tengah diguncang prahara hukum menyusul ditetapkannya sejumlah mantan pejabat teras internal sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan distribusi program MBG.
Baca Juga: Kelakar Angka 8 di Munas HIPMI: Momen Unik Presiden Prabowo Sempat Keliru Hitung "10 + 6 = 17"
Kondisi tersebut memperkuat dugaan para demonstran bahwa sistem pengawasan internal BGN masih memiliki celah dan kelemahan struktural yang sangat fatal.
Melalui aksi penyegelan ini, koalisi MBG Watch mendesak Presiden dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkret.
Pemerintah diminta untuk memperkuat sistem akuntabilitas, memperbaiki mekanisme distribusi anggaran, serta melakukan reformasi birokrasi di tubuh BGN guna memastikan bahwa esensi utama dari program Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan mulia yang telah ditetapkan sejak awal, tanpa dikorupsi oleh segelintir elite. (*)