Baca Juga: Fenomena El Nino Ternyata Bisa Bikin Ikan Tuna Gampang Ditangkap oleh Nelayan
Kabar tersebut memicu berbagai spekulasi di masyarakat. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pengelola program di daerah menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Kepala Program MBG Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan hingga kini tidak ada surat keputusan maupun instruksi resmi dari BGN yang memerintahkan penghentian operasional seluruh SPPG di Indonesia.
Menurutnya, layanan MBG di wilayah yang sudah menerima alokasi dana masih berjalan seperti biasa.
“Pelaksanaan program tetap berlangsung normal. Sampai sekarang tidak ada arahan penghentian operasional secara nasional dari BGN,” ujarnya.
Meski demikian, Agus mengakui ada beberapa dapur MBG yang sementara tidak beroperasi karena dana operasional belum cair.
Dalam kondisi tersebut, pengelola diperkenankan menghentikan layanan untuk sementara hingga anggaran tersedia.
Sejumlah SPPG di Situbondo Berhenti Sementara
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Berdasarkan data Satgas MBG setempat, sebanyak 19 unit SPPG menghentikan aktivitasnya untuk sementara waktu.
Sebagian besar penghentian dipicu oleh keterlambatan pencairan dana melalui virtual account (VA).
Selain itu, terdapat beberapa dapur yang masih harus melakukan perbaikan terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sarana dan prasarana, fasilitas dapur, serta tata kelola operasional agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Situbondo, Akhmad Yulianto, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan agar seluruh dapur MBG mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
Baca Juga: Badai Moneter Hantam Sektor Properti: BI Rate Resmi Naik Jadi 5,5%, Cicilan KPR Siap-Siap Melejit
BGN Tegaskan Program Tetap Berjalan
Menanggapi beredarnya informasi penghentian layanan MBG, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
Ia menyebut berbagai kendala administratif yang terjadi di lapangan merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan program berskala besar.
Namun hal itu tidak mengubah komitmen pemerintah untuk terus menjalankan program yang menjadi salah satu agenda strategis nasional tersebut.
“Kami tegaskan bahwa informasi yang menyebutkan BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG tidak benar. Tidak ada instruksi maupun kebijakan resmi terkait penghentian program,” tegas Nanik.
BGN juga meminta seluruh mitra pelaksana, yayasan, pengelola SPPG, pemasok bahan pangan, serta masyarakat agar hanya merujuk pada informasi resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi.
Masalah Keamanan Pangan Masih Jadi Sorotan
Di luar persoalan administrasi dan operasional, Program MBG juga masih menghadapi tantangan pada aspek keamanan pangan.
Sejumlah pihak mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih menyeluruh setelah beberapa kali muncul kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat program.
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Bandung Barat, ketika ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK mengalami gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Situasi tersebut bahkan membuat pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Sebelumnya, data yang dihimpun BGN juga menunjukkan adanya ribuan kasus keracunan makanan yang tersebar di berbagai wilayah pelaksanaan program.
Kondisi ini memunculkan tuntutan agar pengawasan terhadap kualitas makanan, proses distribusi, hingga standar kebersihan dapur umum diperketat.
Meskipun masih menghadapi berbagai kendala, pemerintah menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.
Di saat yang sama, berbagai perbaikan tata kelola terus dilakukan agar distribusi makanan bergizi kepada masyarakat berlangsung lebih aman, tertib, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (*)
Editor : Ali Mustofa