RADAR KUDUS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintah pusat sempat mengalami gangguan operasional di sejumlah wilayah Jawa Tengah.
Sedikitnya 111 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Solo, Karanganyar, Brebes, dan Demak terpaksa menghentikan layanan sementara akibat keterlambatan pencairan dana operasional.
Meski hanya berlangsung dalam waktu singkat, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan tata kelola program yang menyasar jutaan penerima manfaat tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai daerah, terdapat 20 dapur MBG di Solo, 30 dapur di Karanganyar, 30 dapur di Demak, dan 31 dapur di Brebes yang sempat berhenti beroperasi karena dana operasional belum diterima dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Bukan Karena Keracunan, Melainkan Dana Belum Cair
Wakil Ketua Satgas MBG Pemerintah Kota Solo, Purwanti, menegaskan penghentian operasional bukan disebabkan masalah kualitas makanan maupun kejadian luar biasa seperti keracunan massal.
Menurutnya, kendala utama berasal dari keterlambatan proses administrasi pencairan dana melalui mekanisme virtual account (VA).
"Ini bukan karena dana tidak ada. Dana tetap tersedia, hanya proses persetujuan administrasinya mengalami keterlambatan," ujarnya.
Purwanti menjelaskan proses verifikasi masih berlangsung sehingga dana belum dapat langsung ditransfer ke rekening operasional masing-masing SPPG.
Ia menyebut adanya kemungkinan penyesuaian administrasi menyusul perubahan pejabat yang berwenang dalam proses persetujuan pencairan anggaran.
"Yang jelas tidak ada persoalan pada operasional di lapangan. Murni persoalan administrasi dan verifikasi," katanya.
Solo dan Karanganyar Kembali Bergerak
Koordinator SPPG Solo, Priyo Widyastoko, memastikan dana operasional untuk 20 dapur yang sempat berhenti akhirnya mulai masuk pada Senin (8/6/2026).
Menurut dia, sistem pencairan dana MBG memang dilakukan secara bertahap setiap pekan.
"Ada keterlambatan sistem. Namun BGN menjanjikan pencairan dilakukan hari ini dan sudah mulai masuk," ujarnya.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Karanganyar. Sebanyak 30 dapur MBG yang sebelumnya menghentikan layanan juga mulai menerima dana operasional.
Koordinator BGN Karanganyar, Rifky Sheva Al Ghifary, menyebut keterlambatan pencairan sebenarnya bukan hal baru dalam proses administrasi.
"Begitu dana masuk, dapur bisa langsung kembali melayani penerima manfaat," katanya.
Ia optimistis seluruh layanan dapat kembali berjalan normal sehari setelah pencairan dilakukan.
Brebes: Tidak Semua Karena Dana
Situasi sedikit berbeda terjadi di Kabupaten Brebes. Korwil BGN Brebes, Arya Dewa Nugroho, mengungkapkan terdapat 50 dapur MBG yang tidak beroperasi sementara.
Namun, dari jumlah tersebut, 31 dapur terkendala pencairan anggaran, sedangkan 19 dapur lainnya berstatus suspend karena belum memenuhi standar fasilitas yang ditetapkan.
"Kalau fasilitas belum sesuai ketentuan, dilakukan inspeksi dan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan," jelas Arya.
Apabila dalam dua pekan tidak ada perbaikan, status suspend dapat diperpanjang hingga persyaratan dipenuhi.
Ia menegaskan penghentian operasional di Brebes tidak berkaitan dengan kasus keracunan makanan ataupun pelanggaran keamanan pangan.
Demak Kembali Salurkan Makanan
Di Kabupaten Demak, sebanyak 30 dapur MBG juga sempat menghentikan distribusi makanan karena dana operasional tersendat.
Koordinator BGN Demak, Muzani Ali Sadikin, memastikan transfer dana mulai dilakukan pada Senin sore.
"Alhamdulillah dana operasional sudah cair. Beberapa dapur mulai kembali melayani dan seluruhnya ditargetkan normal pada Rabu," ujarnya.
Dengan pencairan tersebut, distribusi makanan bergizi kepada para siswa penerima manfaat dapat kembali berlangsung.
Ujian Tata Kelola Program Nasional
Gangguan operasional yang terjadi di Jawa Tengah menjadi ujian penting bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya guna mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Namun, kasus keterlambatan dana menunjukkan bahwa keberhasilan program berskala besar tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan sistem distribusi dan koordinasi birokrasi.
Pengamat kebijakan publik menilai keterlambatan administrasi memang dapat terjadi dalam tahap awal implementasi program nasional. Akan tetapi, pemerintah perlu memastikan mekanisme pencairan lebih efisien agar pelayanan kepada penerima manfaat tidak terganggu.
Sebab, bagi jutaan anak yang mengandalkan program tersebut, satu hari tanpa distribusi makanan bergizi bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut pemenuhan hak dasar terhadap asupan gizi yang layak.
Peristiwa di Jawa Tengah menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun membutuhkan fondasi tata kelola yang kuat. Transparansi, kecepatan administrasi, dan kepastian pendanaan menjadi kunci agar tujuan besar menciptakan generasi sehat dan berkualitas benar-benar dapat terwujud.
Editor : Mahendra Aditya