JAKARTA – Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri mengingatkan bahwa persoalan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia bukan semata-mata berasal dari gejolak global. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada menurunnya kepercayaan pasar terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.
Dalam pandangannya, stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kuat atau lemahnya fundamental makro. Yang tidak kalah penting adalah keyakinan investor bahwa pemerintah memiliki kemampuan, konsistensi, dan disiplin dalam mengelola keuangan negara.
"Kita menghadapi persoalan confidence risk. Jika persoalan kepercayaan ini dapat dijawab dengan kebijakan yang tepat, peluang untuk memperbaiki keadaan masih terbuka lebar," ujar Chatib dalam Grab Business Forum (GBF) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Kredibilitas Fiskal Jadi Penentu
Chatib menjelaskan, pelemahan rupiah yang terjadi belakangan memiliki hubungan erat dengan meningkatnya persepsi risiko fiskal Indonesia. Hal itu tercermin dari pergerakan Credit Default Swap (CDS), indikator yang umum digunakan investor global untuk mengukur risiko gagal bayar suatu negara.
Semakin tinggi CDS, semakin besar premi risiko yang diminta investor untuk menempatkan modalnya. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya biaya pendanaan pemerintah dan menekan nilai tukar rupiah.
Menurut Chatib, indikator risiko tersebut telah menunjukkan tren kenaikan bahkan sebelum konflik geopolitik di Timur Tengah memanas.
Karena itu, ia menolak anggapan bahwa pelemahan rupiah sepenuhnya dipicu oleh faktor eksternal.
"Kalau dikatakan penyebabnya hanya perang, itu tidak sepenuhnya benar. Banyak negara juga terdampak konflik global, tetapi depresiasi mata uang mereka tidak sedalam Indonesia," katanya.
Beda dengan Krisis 1998
Meski nilai tukar rupiah berada dalam tekanan, Chatib meminta masyarakat tidak terburu-buru menyamakan kondisi saat ini dengan krisis moneter 1998.
Menurut dia, terdapat perbedaan mendasar antara situasi sekarang dengan hampir tiga dekade lalu. Indonesia kini menganut sistem nilai tukar mengambang (flexible exchange rate), sehingga mekanisme pasar dapat bekerja lebih fleksibel dalam menyerap guncangan.
Selain itu, sektor perbankan saat ini dinilai lebih kuat karena telah menerapkan standar kehati-hatian yang lebih ketat. Pelaku usaha besar juga relatif lebih siap menghadapi volatilitas kurs melalui instrumen lindung nilai atau hedging.
"Situasinya berbeda. Sistem nilai tukar kita jauh lebih fleksibel dibandingkan 1998," ujarnya.
Kelompok Menengah Bawah Paling Rentan
Meskipun demikian, Chatib mengingatkan bahwa dampak pelemahan rupiah tetap dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah bawah.
Kenaikan kurs dolar dapat meningkatkan harga berbagai komoditas impor seperti gandum, kedelai, gula mentah, hingga bahan baku industri. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok.
Pelaku usaha kecil seperti produsen tahu dan tempe menjadi contoh nyata kelompok yang terkena dampak langsung akibat mahalnya bahan baku impor.
Oleh sebab itu, Chatib mendorong pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial guna menjaga daya beli masyarakat.
"Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana memberikan perlindungan sosial kepada kelompok lower middle income agar mereka tidak menjadi korban utama dari tekanan ekonomi," tegasnya.
Ruang Fiskal Semakin Terbatas
Dalam situasi seperti sekarang, Chatib menilai pemerintah memiliki ruang gerak fiskal yang semakin sempit.
Opsi menaikkan pajak dinilai dapat membebani dunia usaha dan masyarakat. Sementara penambahan utang berpotensi meningkatkan biaya bunga karena premi risiko yang sedang tinggi.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara selektif.
"Kalau harus mencari pinjaman baru saat biaya dana mahal, konsekuensinya sangat berat. Karena itu, pilihan yang lebih realistis adalah melakukan pemangkasan belanja secara terukur," ujarnya.
Namun, efisiensi tersebut menurutnya harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengorbankan program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Andalkan Sinergi Fiskal dan Moneter
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah bersama Bank Indonesia tengah memperkuat sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter guna mengembalikan kepercayaan pasar.
Langkah tersebut mencakup peningkatan daya tarik instrumen keuangan domestik agar arus modal asing kembali masuk, menjaga kecukupan likuiditas perbankan, serta mengoptimalkan pengelolaan kas pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia.
Purbaya optimistis sinergi yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter dapat menjaga stabilitas rupiah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penguatan rupiah tidak hanya penting bagi indikator makroekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketika rupiah stabil, biaya produksi pelaku usaha dapat ditekan, harga kebutuhan pokok lebih terkendali, dan beban rumah tangga tidak meningkat secara berlebihan.
"Tujuan akhirnya bukan hanya menjaga kurs, tetapi memastikan masyarakat merasakan manfaatnya melalui harga yang lebih stabil dan daya beli yang tetap terjaga," ujarnya.
Kepercayaan Pasar dan Kepercayaan Rakyat
Pernyataan Chatib Basri menjadi pengingat bahwa menjaga ekonomi bukan sekadar mempertahankan angka pertumbuhan atau rasio utang dalam batas aman. Tantangan terbesar adalah membangun kembali keyakinan pasar tanpa mengabaikan kebutuhan rakyat.
Sebab pada akhirnya, kredibilitas fiskal tidak hanya diukur dari laporan keuangan negara, melainkan juga dari kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang konsisten, transparan, dan mampu melindungi masyarakat ketika tekanan ekonomi datang.
Editor : Mahendra Aditya