SEMARANG – Keresahan terhadap kondisi ekonomi nasional mulai menjelma menjadi gelombang perlawanan dari kalangan mahasiswa. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 18 hari untuk mengambil langkah konkret memperkuat nilai tukar rupiah dan memperbaiki kondisi ekonomi. Jika tuntutan tersebut tidak direspons secara serius, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dengan tajuk "Reformasi Jilid 2".
Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (5/6/2026). Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang dan Surakarta turun ke jalan membawa spanduk bernada satir dan duka cita atas kondisi ekonomi nasional.
Tulisan seperti "RIP. Rupiah Sekarat" hingga "Turut Berdukacita atas Matinya Rupiah" terbentang di sepanjang trotoar depan kantor BI. Bagi para mahasiswa, simbol-simbol tersebut menjadi representasi keresahan masyarakat yang semakin terbebani oleh tekanan ekonomi.
Pelemahan Rupiah Dinilai Alarm Bahaya
Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang, Kevin Kurnia Priambodo, menyebut pelemahan rupiah yang menembus kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat sebagai peringatan serius yang tidak boleh dianggap biasa.
Menurutnya, depresiasi rupiah berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kehidupan masyarakat. Indonesia masih bergantung pada sejumlah komoditas impor, mulai dari bahan baku industri hingga kebutuhan pendukung sektor kesehatan dan energi. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat dan pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan harga barang di tingkat konsumen.
"Nilai tukar rupiah yang terus tertekan bukan sekadar angka statistik. Dampaknya bisa dirasakan masyarakat melalui kenaikan biaya hidup dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi," ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih menghadapi tekanan fiskal. Mereka menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja negara di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Kritik terhadap Program Beranggaran Besar
Dalam orasinya, mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih.
Mereka meminta pemerintah memastikan setiap program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Apalagi, belakangan muncul sorotan publik terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah.
BEM SI menegaskan kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program yang berpihak kepada rakyat, melainkan tuntutan agar setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel dan menghasilkan manfaat nyata.
Ancam Reformasi Jilid 2
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqy Pratama, menyebut angka 18 hari dipilih sebagai simbol atas nilai tukar rupiah yang telah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS.
Ia menyatakan pemerintah memiliki waktu untuk menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.
"Kami memberikan waktu 18 hari kepada pemerintah untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat melalui kebijakan yang konkret," katanya.
Jika tidak ada perubahan yang dinilai signifikan, mahasiswa mengaku siap menggalang konsolidasi yang lebih luas.
Ancaman tersebut diwujudkan melalui rencana aksi bertajuk Reformasi Jilid 2, sebuah istilah yang mengingatkan publik pada gerakan mahasiswa 1998 yang berujung pada perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa semangat yang mereka bawa adalah perjuangan konstitusional untuk mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kesulitan yang dirasakan masyarakat.
Ekonomi Tak Hanya Soal Kurs
Pengamat ekonomi menilai pelemahan rupiah memang perlu diwaspadai, namun tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kesehatan ekonomi nasional. Faktor global seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga arus modal asing turut memengaruhi pergerakan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah masih mengandalkan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas, mulai dari intervensi pasar valas oleh Bank Indonesia, penguatan koordinasi fiskal dan moneter, hingga menjaga inflasi agar tetap terkendali.
Namun, aksi mahasiswa menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan lebih dari sekadar penjelasan teknis. Mereka menuntut kepastian bahwa kebijakan ekonomi mampu melindungi daya beli, membuka lapangan kerja, menjamin akses pendidikan dan kesehatan, serta memberikan rasa aman terhadap masa depan.
Gelombang kritik dari mahasiswa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi bukan hanya tentang menjaga angka-angka makro tetap terlihat baik. Lebih dari itu, keberhasilan ekonomi harus dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
Editor : Mahendra Aditya