JAKARTA – Gelombang kritik dari kalangan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi nasional mendapat tanggapan langsung dari Istana. Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan menghormati dan menerima ultimatum yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), yang menuntut pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan tenggat waktu yang bersifat simbolis. Kompleksitas persoalan ekonomi nasional, mulai dari tekanan global hingga dinamika domestik, dinilai membutuhkan proses, koordinasi, dan kebijakan yang berkelanjutan.
Prasetyo mengatakan aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
"Pada prinsipnya kami menerima aspirasi tersebut sebagai masukan bagi pemerintah," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia menilai masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah tengah berupaya keras menjaga stabilitas ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian dan berbagai kebijakan yang saling mendukung.
Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini tidak sederhana karena dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, tekanan geopolitik, hingga sentimen pasar menjadi variabel yang turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
"Kami meyakini langkah-langkah yang diambil pemerintah, koordinasi yang intensif, serta kebijakan yang saling memperkuat akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang ada," katanya.
Meski demikian, Prasetyo mengingatkan bahwa tidak semua target dapat diwujudkan dalam batas waktu tertentu.
"Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Tetapi kami memahami semangat yang ingin disampaikan adik-adik mahasiswa, yakni dorongan agar seluruh pihak bekerja lebih keras memperbaiki kondisi ekonomi," tegasnya.
Ultimatum 18 Hari dari BEM SI
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar aksi bertajuk "Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat" di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan ultimatum selama 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional, terutama di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kailani Rizqi Pratama, menyebut angka 18 hari dipilih sebagai simbol yang berkaitan dengan pelemahan kurs rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
"Kalau hari ini rupiah melemah hingga Rp18.000, maka kami memberikan waktu 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia," ujarnya dalam aksi tersebut.
BEM SI menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah nyata untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi.
Mahasiswa bahkan mengancam akan menggelar aksi lanjutan berupa penyegelan simbolik terhadap Kementerian Keuangan apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terlihat upaya konkret dari pemerintah.
Tekanan Ekonomi Jadi Sorotan
Desakan mahasiswa muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai berpotensi berdampak pada kenaikan biaya impor, tekanan terhadap harga barang, hingga meningkatnya beban dunia usaha.
Di sisi lain, pemerintah terus menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih relatif terjaga. Berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta stabilitas sektor keuangan disebut masih berada dalam batas aman.
Meski demikian, aksi BEM SI menjadi sinyal bahwa keresahan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap isu ekonomi perlu direspons tidak hanya melalui narasi optimistis, tetapi juga lewat kebijakan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.
Perbedaan pandangan antara pemerintah dan mahasiswa pada akhirnya memperlihatkan satu kesamaan tujuan, yakni harapan agar kondisi ekonomi Indonesia segera membaik. Tantangan berikutnya adalah memastikan dialog tetap terbuka dan menghasilkan solusi yang mampu menjawab kegelisahan publik.
Editor : Mahendra Aditya