RADAR KUDUS - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan langkah taktis dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Demi menjaga keberlanjutan fiskal negara dan memangkas biaya operasional yang tinggi, BGN kini mengubah arah strateginya dengan mengutamakan efisiensi.
Salah satu terobosan utamanya adalah mengintegrasikan infrastruktur lokal yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, untuk disulap menjadi unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Perubahan haluan ini berfokus pada wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi memaksakan proyek pembangunan gedung dapur baru di setiap titik lokasi jika fasilitas yang ada di lapangan masih dinilai layak dan mampu memproduksi makanan sesuai standar baku yang ditetapkan.
Efisiensi Anggaran dan Pendekatan Khusus Wilayah Terpencil
Langkah pemanfaatan kantin sekolah ini diambil setelah melalui proses kalkulasi yang matang terkait kondisi demografi dan geografis di wilayah pelosok.
Nanik menjelaskan bahwa karakteristik wilayah 3T sangat berbeda dengan daerah perkotaan yang padat penduduk.
Di zona-zona terpencil, jumlah anak sekolah atau penerima manfaat program MBG di setiap titiknya relatif sedikit.
Mendirikan bangunan fisik dapur baru di lokasi dengan populasi penerima yang minim dinilai sebagai pemborosan anggaran yang tidak efisien.
"Kami melihat pendekatan di wilayah 3T harus berbeda. BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan.
Ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG," ujar Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat.
Diversifikasi Pembiayaan: Selamat Tinggal Skema Full APBN
Selain merombak infrastruktur dapur, BGN juga merombak total skema pembiayaan program raksasa ini.
Pemerintah kini mulai melonggarkan ketergantungan penuh pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan membuka pintu lebar-lebar bagi berbagai alternatif sumber pendanaan non-pemerintah.
Dalam pemaparannya, Nanik mengonfirmasi bahwa skema pendanaan hibrida ini melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta, BUMN, hingga lembaga internasional.
Beberapa opsi pembiayaan yang kini tengah berjalan dan disiapkan meliputi:
-
Dana CSR BUMN: Mengarahkan alokasi tanggung jawab sosial perusahaan pelat merah untuk pembangunan infrastruktur gizi.
-
Hibah Luar Negeri: Memanfaatkan ketertarikan negara-negara donor yang memiliki perhatian khusus pada isu stunting dan nutrisi anak.
-
Kemitraan Yayasan: Berkolaborasi dengan lembaga filantropi dan yayasan swasta yang bergerak di bidang sosial-kemanusiaan.
Mendorong Kontribusi CSR Investor Daerah Terpencil
Tak hanya mengandalkan instansi pusat, BGN juga membidik potensi besar dari para investor swasta yang menanamkan modalnya di wilayah terpencil Indonesia.
Baca Juga: Jembatan Perbatasan Jepara-Pati Diatasi Pusat, Akan Dibangun Ulang dengan Model Gantung
Perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun industri manufaktur daerah didorong untuk mengalihkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka secara langsung guna menyokong operasional dapur MBG di sekitar wilayah operasional perusahaan.
"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," pungkas Nanik menutup penjelasannya.
Melalui pergeseran strategi yang memadukan pemanfaatan fasilitas kantin sekolah dan diversifikasi anggaran non-APBN ini, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih mandiri, tangguh terhadap gejolak ekonomi, serta mampu menyisir seluruh anak-anak di beranda terdepan Indonesia secara adil dan merata. (*)