PONTIANAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat menghadapi tantangan baru. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan belum menerima pencairan dana operasional dari pemerintah pusat, sehingga berpotensi menghentikan sementara pelayanan apabila proses transfer anggaran tidak segera diselesaikan.
Situasi ini menambah daftar daerah yang mengalami kendala serupa dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah dapur MBG di berbagai wilayah Indonesia dilaporkan mengalami hambatan operasional akibat keterlambatan pencairan dana ke rekening virtual account (VA) masing-masing SPPG.
Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, mengatakan hingga Senin (8/6/2026), terdapat sejumlah SPPG yang masih menunggu masuknya dana operasional. Meski demikian, layanan MBG di Kalbar secara umum masih berjalan karena sebagian besar dapur memiliki dukungan pendanaan yang masih tersedia.
“Untuk Kalbar saat ini operasional masih berlangsung normal. Namun memang ada beberapa SPPG yang belum menerima dana operasional sehingga terus kami pantau perkembangannya,” ujar Agus.
Menurutnya, Kalimantan Barat saat ini telah memiliki sekitar 510 SPPG aglomerasi yang memperoleh Surat Keputusan (SK) operasional. Meski begitu, tidak seluruhnya bisa langsung beroperasi penuh karena sebagian masih menyelesaikan tahapan administrasi seperti pembukaan virtual account dan penerbitan instruksi operasional dari pusat.
Baca Juga: 7 SPPG di Banda Aceh Hentikan Layanan MBG, Dana Operasional dari Pusat Belum Masuk
Proses Administrasi Jadi Kendala
Agus menjelaskan bahwa kendala utama bukan terletak pada penghentian program secara nasional, melainkan pada proses administrasi pencairan anggaran yang belum selesai di sejumlah titik layanan.
Data SPPG yang belum menerima dana telah dikumpulkan dan dilaporkan kepada pihak terkait agar proses pencairan dapat dipercepat.
“Kami berharap pencairan bisa selesai dalam waktu dekat sehingga tidak ada gangguan layanan kepada penerima manfaat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pengelola SPPG tidak diperkenankan menjalankan operasional menggunakan dana talangan atau pinjaman dari pihak lain. Karena itu, apabila dana operasional belum masuk, penghentian sementara menjadi pilihan yang sulit dihindari.
“Kalau dana sudah masuk tentu layanan tetap berjalan. Tetapi jika belum tersedia, operasional berpotensi dihentikan sementara karena tidak memungkinkan menggunakan dana talangan,” jelasnya.
Fenomena Terjadi di Sejumlah Daerah
Keterlambatan pencairan dana operasional ternyata tidak hanya terjadi di Kalimantan Barat. Di berbagai daerah lain, dampaknya bahkan sudah menyebabkan sejumlah dapur MBG menghentikan aktivitas distribusi makanan.
Di Kota Batam misalnya, sebanyak 55 SPPG dilaporkan menghentikan sementara operasional karena dana APBN belum masuk ke virtual account masing-masing dapur.
Sementara di Banda Aceh, tujuh dapur MBG terpaksa berhenti melayani penerima manfaat setelah saldo operasional habis dan dana pengganti dari pusat belum diterima.
Kondisi serupa juga terjadi di Kota Subulussalam, Aceh, di mana dua SPPG menghentikan kegiatan produksi makanan bergizi akibat menunggu pencairan dana dari pusat.
Di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, bahkan tercatat 28 SPPG tidak beroperasi sementara. Namun penyebabnya lebih beragam, mulai dari perbaikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), menunggu pencairan dana operasional, hingga penanganan kasus keracunan makanan.
Baca Juga: Dana MBG Belum Cair, Dua Dapur SPPG di Subulussalam Hentikan Operasional Sementara
BGN Pastikan Program MBG Tetap Berjalan
Di tengah munculnya berbagai laporan penghentian operasional dapur MBG di daerah, Badan Gizi Nasional sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan penghentian program secara nasional.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan informasi mengenai penghentian penyaluran dana maupun instruksi penghentian operasional SPPG tidak benar.
Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah dinamika administratif dalam proses pencairan anggaran, bukan penghentian program MBG.
BGN memastikan koordinasi dengan seluruh mitra pelaksana terus dilakukan agar distribusi makanan bergizi kepada siswa, balita, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya tetap berjalan sesuai target pemerintah.
Dengan semakin banyaknya SPPG yang bergantung pada kelancaran pencairan dana operasional, percepatan transfer anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan salah satu program unggulan pemerintah tersebut.
Editor : Mahendra Aditya