BANDA ACEH – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Banda Aceh mulai mengalami hambatan akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Sebanyak tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan sementara aktivitas dapur mereka sejak Senin (8/6/2026) karena dana pengganti dari pemerintah pusat belum diterima.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kelancaran program prioritas nasional yang selama ini menyediakan makanan bergizi bagi ribuan siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya.
Koordinator SPPG Wilayah Banda Aceh, Muhammad Reza, menjelaskan bahwa dana operasional yang sebelumnya digunakan untuk menjalankan kegiatan dapur telah habis. Sementara itu, dana top up yang biasanya dikirim secara berkala dari pusat hingga kini belum masuk ke rekening pengelola.
“Dana operasional yang digunakan selama ini sudah habis. Kami masih menunggu tambahan dana dari pusat untuk melanjutkan operasional dapur,” ujarnya.
Baca Juga: Dana Belum Cair, IPAL Bermasalah dan Kasus Keracunan, 28 SPPG Wonogiri Stop Sementara
Baru 7 dari 37 Dapur yang Berhenti
Berdasarkan data yang ada, Banda Aceh saat ini memiliki 37 dapur MBG yang aktif melayani sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya. Dari jumlah tersebut, tujuh dapur telah menghentikan operasional karena tidak lagi memiliki cadangan dana yang cukup untuk menjalankan kegiatan harian.
Sementara 30 dapur lainnya masih dapat beroperasi karena memiliki sisa anggaran yang dapat digunakan untuk sementara waktu.
Namun kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya aman. Jika proses pencairan dana tidak segera dilakukan, bukan tidak mungkin jumlah dapur yang berhenti beroperasi akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
Distribusi Makanan Tidak Bisa Dilakukan Tanpa Persiapan
Reza menjelaskan bahwa proses distribusi makanan bergizi membutuhkan persiapan sejak satu hari sebelumnya. Pengelola dapur harus membeli bahan baku, menyiapkan tenaga kerja, hingga melakukan proses produksi sebelum makanan didistribusikan ke sekolah penerima manfaat.
Karena dana belum tersedia, sejumlah dapur tidak mampu melakukan pengadaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk memasak.
Akibatnya, layanan distribusi makanan bergizi kepada siswa tidak dapat dijalankan sesuai jadwal.
Menurutnya, penghentian operasional bukan dilakukan karena adanya instruksi penghentian program, melainkan murni akibat keterbatasan dana yang tersedia di tingkat pelaksana.
Pengelola Menolak Sistem Talangan
Menariknya, sebagian besar pengelola dapur memilih untuk tidak menggunakan skema talangan dari mitra pemasok bahan pangan.
Langkah tersebut diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Selain itu, penggunaan sistem utang dinilai berpotensi memunculkan persoalan administrasi maupun risiko kenaikan harga bahan baku yang tidak sesuai dengan standar pengadaan.
Dengan demikian, penghentian sementara operasional dianggap sebagai langkah paling aman sambil menunggu kepastian pencairan anggaran.
Baca Juga: Dana Operasional Belum Masuk, 55 SPPG di Batam Stop Distribusi Makan Bergizi Gratis
BGN Tegaskan Tidak Ada Instruksi Penghentian Operasional
Di tengah beredarnya informasi mengenai terganggunya sejumlah layanan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah mengeluarkan kebijakan penghentian operasional dapur MBG di daerah.
Menurut Nanik, informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian layanan merupakan informasi yang tidak benar.
Ia menjelaskan bahwa yang terjadi saat ini adalah dinamika administratif dalam proses pencairan dana operasional, bukan penghentian program secara nasional.
BGN memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai kebijakan pemerintah dan terus menjadi salah satu program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Para pengelola SPPG mengingatkan bahwa keterlambatan pencairan dana berpotensi mengganggu keberlangsungan layanan MBG apabila berlangsung lebih lama.
Selain berdampak pada distribusi makanan kepada siswa, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi rantai pasok bahan pangan lokal yang selama ini menjadi mitra dapur MBG.
Apabila dana segera dicairkan, operasional tujuh dapur yang saat ini berhenti diperkirakan dapat kembali berjalan normal dalam waktu singkat. Namun jika transfer dana kembali tertunda, jumlah SPPG yang menghentikan layanan diperkirakan akan bertambah karena cadangan dana operasional di sejumlah dapur lain juga mulai menipis.
Pemerintah pusat melalui BGN saat ini terus berkoordinasi dengan pengelola daerah untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar sehingga layanan Program Makan Bergizi Gratis dapat kembali berlangsung tanpa hambatan dan manfaatnya tetap dirasakan oleh para penerima di seluruh wilayah.
Editor : Mahendra Aditya