BATAM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam menghadapi kendala serius. Sebanyak 55 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan sementara operasionalnya mulai Senin (8/6/2026) akibat belum cairnya dana operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi makanan bergizi kepada ribuan penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok sasaran di posyandu yang selama ini bergantung pada layanan program tersebut.
Penghentian sementara dilakukan karena pengelola SPPG diwajibkan menunggu dana operasional masuk ke rekening virtual account (VA) masing-masing satuan layanan sebelum kegiatan dapat dijalankan kembali.
Operasional Tidak Boleh Menggunakan Dana Talangan
Koordinator SPPG Batam, Defri Frenaldi, menjelaskan bahwa seluruh SPPG harus mematuhi ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.
Menurutnya, operasional baru dapat dilaksanakan setelah dana resmi diterima dari pemerintah. Penggunaan dana talangan dari mitra maupun pihak ketiga juga tidak diperkenankan untuk menutupi kebutuhan sementara.
Kebijakan tersebut diterapkan guna menjaga akuntabilitas dan tata kelola keuangan program yang saat ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat.
"Kegiatan baru dapat dilakukan setelah dana masuk ke virtual account masing-masing SPPG. Penggunaan dana talangan dari mitra juga tidak diperbolehkan," ujar Defri.
Sebaran SPPG yang Berhenti Beroperasi
Data sementara menunjukkan penghentian operasional terjadi di hampir seluruh wilayah Batam.
Rinciannya sebagai berikut:
-
Batam Kota: 15 dari 21 SPPG berhenti beroperasi.
-
Sagulung: 12 dari 32 SPPG.
-
Batu Ampar: 1 dari 4 SPPG.
-
Batu Aji: 7 dari 18 SPPG.
-
Sei Beduk: 7 dari 15 SPPG.
-
Lubuk Baja: 6 dari 8 SPPG.
-
Bengkong: 6 dari 13 SPPG.
-
Belakang Padang: 1 dari 1 SPPG.
Sementara itu, layanan di Kecamatan Galang dan Bulang dilaporkan masih berjalan normal karena telah memiliki dukungan operasional yang memadai.
Adapun data dari Kecamatan Sekupang dan Nongsa masih dalam proses verifikasi dan pendataan lebih lanjut.
Program Strategis Nasional yang Menjangkau Jutaan Penerima Manfaat
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan lainnya.
Program ini dijalankan melalui jaringan SPPG yang bertugas menyiapkan, mengelola, dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Secara nasional, program tersebut dirancang untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan dan pendidikan jangka panjang.
Karena itu, gangguan operasional di tingkat daerah berpotensi memengaruhi kontinuitas layanan bagi masyarakat yang menjadi sasaran utama program.
Menunggu Pencairan Dana dari Pusat
Meski layanan terhenti sementara, terdapat perkembangan positif terkait proses pencairan anggaran.
Berdasarkan informasi yang diterima pengelola, satuan layanan yang belum memperoleh dana operasional dijadwalkan menerima tambahan alokasi anggaran atau top up pada hari yang sama melalui koordinasi dengan tim keuangan pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Apabila dana telah masuk ke virtual account masing-masing SPPG, kegiatan penyediaan dan distribusi makanan bergizi dapat segera dilanjutkan tanpa perlu menunggu proses tambahan lainnya.
BGN dan KPPG Masih Melakukan Koordinasi
Sebelumnya, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatra Barat, Syartiwidya, membenarkan bahwa penghentian sementara layanan terjadi karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum diterima sejumlah SPPG.
Pihak terkait saat ini terus berkoordinasi untuk mempercepat proses pencairan agar layanan dapat kembali berjalan normal dalam waktu dekat.
Namun hingga Senin siang, belum ada kepastian mengenai waktu pasti seluruh dana operasional diterima oleh masing-masing satuan pelayanan.
Tantangan Tata Kelola Program MBG
Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis ke berbagai daerah di Indonesia.
Sejumlah pengamat menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kelancaran sistem distribusi dana, tata kelola operasional, dan koordinasi antarinstansi di lapangan.
Keterlambatan pencairan anggaran dapat berdampak langsung terhadap pelayanan publik, terutama bagi siswa dan kelompok rentan yang menjadi penerima manfaat utama program.
Meski demikian, pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi prioritas nasional dan terus melakukan berbagai perbaikan sistem guna menjamin keberlanjutan layanan di seluruh daerah.
Dengan adanya proses top up anggaran yang sedang berjalan, puluhan SPPG di Batam diharapkan dapat segera kembali beroperasi sehingga distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat tidak terganggu dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Editor : Mahendra Aditya