RADAR KUDUS - Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan perubahan strategi besar-besaran dalam pelaksanaan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah taktis ini diambil guna memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang tanpa harus terus-menerus menguras kantong anggaran negara.
Melalui penyesuaian skema ini, fokus pembangunan infrastruktur pendukung kini dialihkan agar lebih adaptif, efisien, dan ekonomis.
Baca Juga: Kelalaian Puntung Rokok, Proyek Pabrik Mobil Listrik BYD di Subang Nyaris Terbakar Hebat
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke depan tidak akan lagi menggantungkan nasibnya secara eksklusif pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai solusinya, BGN kini mulai membuka pintu lebar-lebar bagi sumber pendanaan alternatif yang sah dan potensial guna mempercepat perluasan jangkauan program pemenuhan gizi ini ke seluruh pelosok negeri.
Diversifikasi Pendanaan dan Kolaborasi Sektor Swasta
Demi menekan beban fiskal negara yang cukup besar dalam membiayai program MBG, BGN merancang skema pendanaan hibrida.
Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak di luar jajaran pemerintahan.
BGN membidik potensi pembiayaan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dana hibah dari lembaga internasional/luar negeri, hingga sokongan dana dari yayasan sosial serta sektor swasta murni.
"Langkah diversifikasi ini sengaja dilakukan untuk menekan beban anggaran negara secara signifikan, sekaligus sebagai katalisator untuk mempercepat perluasan program Makan Bergizi Gratis ke berbagai wilayah," jelas Nanik S. Deyang dalam keterangannya.
Melalui sinergi multipihak ini, pemerintah berharap beban biaya investasi awal untuk pembangunan fasilitas dapur gizi standar tidak lagi murni menjadi tanggungan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab sosial bersama (collective responsibility).
Strategi Berbasis Kantin Sekolah untuk Wilayah 3T
Selain persoalan anggaran, BGN juga memberikan perhatian dan perlakuan khusus bagi wilayah yang masuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Karakteristik wilayah 3T yang cenderung memiliki populasi anak sekolah yang sedikit dan tersebar secara geografis menjadi tantangan tersendiri dalam hal efisiensi operasional.
Nanik menjelaskan bahwa mendirikan bangunan fisik dapur SPPG baru di daerah dengan jumlah penerima manfaat yang minim dinilai sangat tidak efisien dan boros biaya pemeliharaan.
Oleh karena itu, BGN memutar otak dengan meluncurkan strategi pemanfaatan kantin sekolah atau fasilitas memasak yang sudah ada di lingkungan sekitar.
Kantin-kantin sekolah tersebut nantinya akan direvitalisasi dan ditingkatkan standarnya agar mampu memproduksi makanan sesuai dengan standar baku gizi yang telah ditetapkan BGN.
Sinergi Antarkementerian demi Penuntasan Stunting
Untuk memperkuat rantai pasok dan keakuratan target di wilayah 3T, BGN tidak akan berjalan sendirian.
Institusi ini siap mengukuhkan kolaborasi lintas sektoral dengan sejumlah kementerian terkait, salah satu yang paling krusial adalah Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga: Rupiah Melemah, Wakil Menteri Pariwisata Bidik Peluang Emas Gaet Turis Asing Lebih Banyak
Kerja sama ini difokuskan pada integrasi dan pemanfaatan basis data terpadu serta sinkronisasi program jaminan sosial yang sudah berjalan di lapangan.
Melalui penggabungan data ini, BGN dapat memetakan wilayah rawan pangan secara presisi.
Langkah terintegrasi ini diharapkan mampu menghadirkan dampak ganda (multiplier effect), tidak hanya menyukseskan program MBG, tetapi juga mempercepat target pemerintah dalam melakukan penanganan stunting (tengkes) serta perbaikan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh. (*)