RADAR KUDUS-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi sorotan publik setelah mengunggah konten peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 melalui akun media sosial resminya.
Unggahan tersebut menarik perhatian masyarakat karena diduga dibuat dengan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Alih-alih mendapat apresiasi, konten tersebut justru menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai menampilkan visual Lambang Negara Garuda Pancasila yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kritik bermula dari platform media sosial X, ketika sejumlah warganet menemukan kejanggalan pada ilustrasi Garuda Pancasila yang ditampilkan dalam unggahan tersebut.
Salah satu aspek yang paling banyak disoroti adalah jumlah bulu pada sayap Garuda yang tidak sesuai dengan makna simbolis yang terkandung dalam lambang negara.
Dalam desain resmi Garuda Pancasila, jumlah bulu pada masing-masing sayap harus berjumlah 17 helai yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia.
Namun, pada gambar yang diunggah BRIN, jumlah bulu tampak tidak beraturan, berbeda antara sisi kanan dan kiri, serta tidak menunjukkan pola yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tidak hanya pada bagian sayap, masyarakat juga menemukan ketidaksesuaian pada bagian leher dan ekor Garuda. Bulu-bulu pada leher dan ekor terlihat menyatu sehingga sulit dihitung dan tidak menunjukkan jumlah yang semestinya.
Padahal, dalam lambang resmi negara, bulu pada leher Garuda berjumlah 45 helai yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, sedangkan bulu pada ekornya berjumlah delapan helai yang melambangkan bulan Agustus.
Ketidaktepatan ini dianggap sebagai kesalahan yang cukup mendasar mengingat Garuda Pancasila merupakan simbol negara yang memiliki nilai historis, filosofis, dan konstitusional yang sangat penting.
Selain jumlah bulu, perhatian publik juga tertuju pada detail perisai yang terdapat di dada Garuda.
Perisai tersebut merupakan bagian penting dari Lambang Negara karena memuat simbol-simbol yang merepresentasikan lima sila dalam Pancasila.
Pada bagian tengah perisai terdapat lima gambar yang masing-masing memiliki makna mendalam.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang berwarna emas. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dilambangkan dengan rantai emas yang menggambarkan hubungan antarmanusia.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin yang memiliki akar kuat dan banyak cabang sebagai simbol persatuan bangsa.
Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng yang mencerminkan musyawarah dan kebersamaan. Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas sebagai simbol kesejahteraan dan keadilan sosial.
Besarnya perhatian masyarakat terhadap detail-detail tersebut menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap penggunaan simbol-simbol negara di ruang publik, khususnya oleh lembaga pemerintah.
Banyak warganet menilai bahwa penggunaan teknologi AI dalam pembuatan konten seharusnya tetap disertai proses verifikasi dan pengecekan yang ketat, terutama ketika menyangkut lambang negara yang memiliki aturan penggunaan resmi.
Sejumlah pihak juga mengingatkan bahwa kemudahan teknologi tidak boleh mengurangi ketelitian dalam menyampaikan informasi dan representasi visual yang berkaitan dengan identitas nasional.
Menanggapi berbagai kritik yang muncul, BRIN akhirnya memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat. Lembaga tersebut mengakui adanya ketidaktelitian dalam proses pembuatan dan publikasi konten yang menyebabkan munculnya sejumlah kesalahan pada visual Garuda Pancasila.
Sebagai bentuk tanggung jawab, BRIN memutuskan untuk menghapus unggahan tersebut dari seluruh platform media sosial resminya guna menghindari kesalahpahaman yang lebih luas di masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, BRIN juga menyampaikan komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pembuatan konten digital, khususnya yang melibatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
Lembaga tersebut berencana memperketat standar operasional prosedur (SOP) terkait penggunaan AI, termasuk meningkatkan proses pemeriksaan dan validasi sebelum suatu konten dipublikasikan kepada masyarakat.
Langkah ini dilakukan agar kesalahan serupa tidak terulang pada masa mendatang serta untuk menjaga kredibilitas lembaga di mata publik.
Lebih lanjut, BRIN menyatakan bahwa konten yang sebelumnya menjadi polemik telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan dan kaidah resmi yang berlaku.
Perbaikan tersebut dilakukan dengan memperhatikan seluruh detail Lambang Negara Garuda Pancasila agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
BRIN juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan secara konstruktif. Menurut BRIN, respons masyarakat tersebut menjadi bentuk partisipasi publik yang sangat berharga dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi serta publikasi lembaga di masa yang akan datang.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pembuatan konten publik memerlukan pengawasan yang cermat dan tanggung jawab yang tinggi.
Meskipun AI mampu membantu mempercepat proses produksi konten, hasil yang dihasilkan tetap harus melalui proses pengecekan oleh manusia agar sesuai dengan fakta, aturan, dan nilai-nilai yang berlaku.
Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengurangi akurasi maupun penghormatan terhadap simbol-simbol penting negara.
Editor : Mahendra Aditya