RADAR KUDUS — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi resmi guna merespons gelombang kritik dari sejumlah pengamat diplomasi, termasuk mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, terkait tingginya frekuensi lawatan internasional Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap agenda perjalanan dinas kepala negara telah dikalkulasikan secara matang dan menerapkan prinsip efisiensi anggaran negara yang sangat ketat.
Teddy meluruskan persepsi publik dengan membeberkan fakta bahwa tata kelola logistik perjalanan kepresidenan saat ini jauh lebih ramping.
Untuk menghemat pos belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jumlah delegasi atau rombongan resmi yang mendampingi Presiden ke luar negeri kini telah dipangkas hingga lebih dari separuh dibanding era pemerintahan sebelumnya.
Jika dulu rombongan bisa mencapai lebih dari 120 orang, kini dibatasi secara ketat hanya berkisar antara 50 hingga 60 orang yang mencakup eselon menteri strategis dan tim pengamanan inti.
Lebih mengejutkan lagi, Seskab mengungkapkan sebuah kebijakan finansial mandiri yang diambil oleh kepala negara guna menjaga akuntabilitas keuangan negara.
"Seluruh biaya tambahan operasional perjalanan yang sekiranya melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh negara, ditanggung sepenuhnya secara pribadi oleh Bapak Presiden Prabowo.
Ini adalah komitmen beliau agar beban fiskal negara tidak terganggu," tegas Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya di Jakarta.
Teddy memaparkan bahwa tingginya intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo bukanlah sekadar agenda seremonial tanpa arah, melainkan sebuah kebutuhan geopolitik yang sangat mendesak.
Di tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, perang dagang, dan eskalasi konflik, Indonesia harus secara proaktif menjemput bola untuk mengamankan kepentingan nasional serta memperkuat posisi tawar strategisnya di mata dunia.
Langkah diplomasi ekonomi dan politik luar negeri yang agresif ini pun diklaim telah membuahkan sederet hasil konkret yang bernilai fantastis bagi kemajuan domestik. Beberapa capaian utama dari rangkaian lawatan Presiden Prabowo antara lain:
Akselerasi Ekonomi: Berhasil membawa Indonesia resmi masuk sebagai anggota blok ekonomi strategis BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).
Realisasi Investasi: Mengamankan komitmen investasi asing langsung senilai kurang lebih Rp2.430 triliun untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur dan hilirisasi nasional.
Pertahanan dan Sektoral: Menyepakati berbagai kerja sama pertahanan mutakhir, penguatan jalur logistik, serta memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia melalui lobi tingkat tinggi dengan Kerajaan Arab Saudi.
Kemanusiaan: Mempertegas posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif melalui penyaluran bantuan kemanusiaan yang masif untuk masyarakat di Palestina.
Pemerintah berharap dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat dapat melihat esensi dari setiap perjalanan internasional presiden secara lebih objektif dan proporsional.
Teddy menekankan bahwa setiap rupiah yang keluar—baik dari kas negara yang diefisiensikan maupun dari kantong pribadi Presiden—sebanding lurus dengan dampak ekonomi dan penguatan kedaulatan bangsa di panggung internasional.
Diplomasi tatap muka tingkat kepala negara tetap menjadi instrumen paling efektif yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh teknologi komunikasi, terutama dalam membangun kepercayaan (trust) para investor raksasa dunia dan pemimpin global terhadap stabilitas nasional Indonesia. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna