RADAR KUDUS – Langkah diplomasi internasional yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali memantik perhatian publik.
Saat menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Presiden Prabowo secara mengejutkan mengutarakan komitmennya untuk menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia agar mulai mengintegrasikan dan meningkatkan pembelajaran Bahasa Prancis ke dalam kurikulum nasional.
Prabowo menilai bahwa penguasaan Bahasa Prancis oleh generasi muda Indonesia merupakan investasi strategis yang sangat penting untuk masa depan.
Baca Juga: Sejarah Baru Kedahsyatan Kurs: Rupiah Anjlok hingga Tembus Rp14.000 per Dolar Singapura
Langkah ini dipandang sebagai instrumen krusial dalam memperkuat jembatan hubungan bilateral antara Jakarta dan Paris, terlebih saat ini kerja sama kedua negara tengah memasuki babak baru yang semakin erat di berbagai sektor vital, mulai dari aliansi pertahanan, transfer teknologi, kemitraan pendidikan, hingga investasi berskala besar.
Respons Parlemen: DPR Pertanyakan Nasib Bahasa Portugis
Kendati niat tersebut bermotif penguatan hubungan internasional, wacana yang dilemparkan kepala negara di Paris ini langsung menuai reaksi kritis dari Senayan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan konsistensi arah kebijakan pengajaran bahasa asing di tanah air.
Pasalnya, sebelum menggemakan pentingnya Bahasa Prancis, Presiden Prabowo juga sempat melontarkan wacana serupa terkait prioritas pengajaran Bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyuarakan desakannya agar pemerintah tidak bersikap impulsif dalam merancang arah kebijakan pendidikan nasional.
Hingga saat ini, Komisi X menilai wacana implementasi Bahasa Portugis yang sempat digaungkan sebelumnya pun masih terombang-ambing tanpa kejelasan.
"Kami di DPR mempertanyakan bagaimana sebenarnya kejelasan arah kebijakan bahasa asing kita.
Wacana Bahasa Portugis saja sampai hari ini belum memiliki cetak biru (roadmap) yang konkret, apalagi kesiapan implementasi yang jelas di lapangan.
Sekarang, muncul lagi wacana baru untuk Bahasa Prancis," ujar Lalu Hadrian Irfani dalam keterangannya.
Desakan Perencanaan Matang: Bukan Sekadar Komoditas Diplomasi
Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan mengingatkan pemerintah bahwa sektor kurikulum nasional tidak boleh dijadikan komoditas instan yang sekadar mengikuti dinamika atau agenda diplomasi internasional presiden di luar negeri.
Mengubah atau menambah materi pengajaran bahasa asing di seluruh sekolah membutuhkan kalkulasi yang sangat matang dan komprehensif.
DPR menggarisbawahi bahwa ada tiga pilar utama yang harus disiapkan sebelum sebuah bahasa asing diputuskan wajib diajarkan secara nasional:
-
Standardisasi Kurikulum: Penyusunan materi ajar yang adaptif dengan tingkat perkembangan siswa di Indonesia.
-
Ketersediaan Tenaga Pengajar: Berapa banyak guru bahasa asing bersertifikasi yang siap diturunkan ke berbagai daerah demi menghindari ketimpangan kualitas pendidikan.
-
Relevansi Kebutuhan Nasional: Seberapa besar dampak langsung penguasaan bahasa tersebut terhadap serapan tenaga kerja dan kepentingan strategis nasional jangka panjang.
Parlemen berharap pemerintah segera duduk bersama dengan para pakar pendidikan untuk merumuskan regulasi bahasa asing yang baku, terukur, dan tidak berubah-ubah setiap kali presiden melakukan kunjungan kenegaraan. (*)