RADAR KUDUS - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melontarkan kritik tajam terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah Indonesia.
Organisasi guru tersebut menilai kebijakan itu belum memiliki urgensi yang jelas dan berpotensi menambah beban kurikulum nasional yang selama ini sudah padat.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyebut pernyataan Presiden mengenai kewajiban belajar bahasa Prancis terkesan muncul secara spontan dalam momentum diplomatik dengan Prancis.
Menurutnya, arah kebijakan pendidikan tidak boleh berubah hanya karena hubungan bilateral dengan negara tertentu sedang menguat.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan munculnya kebijakan serupa terhadap bahasa asing lain setiap kali pemerintah melakukan kunjungan kenegaraan.
Satriwan mengingatkan bahwa pendidikan nasional membutuhkan perencanaan matang, bukan keputusan yang berubah mengikuti dinamika politik luar negeri.
“Pendidikan tidak bisa dikelola secara dadakan atau sekadar mengikuti suasana diplomasi internasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/5).
Dinilai Tidak Masuk Prioritas RPJMN
P2G menilai rencana tersebut juga tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Karena itu, kebijakan mewajibkan bahasa Prancis maupun bahasa Portugis dianggap bukan kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional saat ini.
Selain itu, penerapan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan dinilai akan menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kebutuhan tenaga pengajar.
Dengan jumlah sekolah SD hingga SMA sederajat yang mencapai ratusan ribu, pemerintah diperkirakan harus menyiapkan ratusan ribu guru bahasa asing tambahan.
P2G memperkirakan jika setiap sekolah minimal membutuhkan dua guru bahasa asing tambahan, maka kebutuhan tenaga pengajar bisa menembus hampir setengah juta orang.
Situasi itu dianggap tidak realistis di tengah masih banyaknya kekurangan guru untuk mata pelajaran utama.
Kemampuan Dasar Murid Dinilai Lebih Mendesak
Organisasi guru tersebut menilai pemerintah seharusnya lebih fokus memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama kemampuan matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris siswa yang masih rendah.
P2G menyoroti hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) SMA 2025 yang menunjukkan rata-rata nilai matematika dan bahasa Inggris masih jauh dari harapan.
Kondisi itu dianggap menjadi alarm serius bagi kualitas pendidikan nasional.
Menurut Satriwan, pemerintah sebaiknya memprioritaskan peningkatan literasi dan numerasi ketimbang menambah mata pelajaran baru yang belum tentu dibutuhkan seluruh siswa di Indonesia.
Bahasa Asing Sudah Ada dalam Kurikulum
P2G menegaskan bahwa bahasa asing selain bahasa Inggris sebenarnya sudah lama tersedia dalam sistem pendidikan nasional sebagai mata pelajaran pilihan.
Bahasa Prancis, Jepang, Korea, Mandarin, Arab, hingga Jerman telah masuk dalam struktur kurikulum sejak era Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka.
Di tingkat SMK, khususnya jurusan pariwisata dan perhotelan, sejumlah bahasa asing bahkan menjadi bagian penting dalam program keahlian untuk mendukung kebutuhan industri.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga disebut sedang menyiapkan program sertifikasi bahasa asing non-Inggris yang menyasar ribuan siswa SMK di berbagai daerah.
Pernyataan Prabowo di Paris
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kenegaraan di Istana Elysee, Paris, Prancis.
Dalam pidatonya, Prabowo menilai hubungan Indonesia dan Prancis semakin erat, terutama dalam bidang pendidikan, sains, dan teknologi.
Karena itu, ia memandang penguasaan bahasa Prancis akan menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi perkembangan global di masa depan.
Namun, wacana tersebut langsung memunculkan perdebatan publik, terutama dari kalangan pendidik yang menilai pemerintah perlu lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan nasional sebelum menambah kebijakan baru.
Editor : Mahendra Aditya