RADAR KUDUS - Pemerintah melalui PT Taspen (Persero) resmi menetapkan jadwal penyaluran gaji ke-13 tahun 2026 yang akan dimulai paling cepat pada Selasa, 2 Juni 2026. Kepastian regulasi ini diumumkan secara terbuka melalui akun Instagram resmi korporasi, @taspen, sebagai garansi pelayanan bagi para aparatur negara dan purnatugas.
Langkah ini mempertegas komitmen negara dalam menjaga ketepatan waktu penyaluran hak keuangan bagi para abdi negara. Jaminan kemudahan juga diberikan lewat jalur birokrasi yang ringkas demi kenyamanan para penerima manfaat.
Baca Juga: Tak Semuanya ASN dan TNI-Polri Terima Gaji Ke-13, Kenapa?
"TASPEN mulai menyalurkan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 paling cepat pada 2 Juni 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memastikan manfaat pensiun diterima tepat waktu," demikian rilis resmi dari manajemen Taspen.
Guna memastikan kelancaran distribusi anggaran, Taspen mengoptimalkan jaringan pemrosesan melalui 46 mitra bayar resmi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Proses pencairan dipastikan berjalan secara otomatis langsung ke rekening masing-masing penerima. Aturan ini memotong prosedur administrasi konvensional, sehingga para penerima manfaat tidak perlu lagi mengajukan berkas fisik ataupun menjalani proses autentikasi ulang.
Corporate Secretary Taspen, Henra, menegaskan bahwa kebijakan finansial ini memiliki esensi sosiologis yang mendalam bagi kesejahteraan para pegawai.
"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya," ujar Henra seperti dikutip dari KompasTV.
Dua Sumber Anggaran dan Ketentuan Pajak
Mekanisme pembiayaan bonus tahunan ini dibagi ke dalam dua klaster penganggaran berdasarkan ruang lingkup kerja pegawai. Untuk aparatur yang bertugas di instansi pusat, sumber pendanaan dikucurkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, bagi ASN yang mengabdi di ranah pemerintah daerah, pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga: Gaji Ke-13 ASN Siap Cair Juni, Ini Kata Menkeu Purbaya
Menariknya, bagi pegawai di tingkat daerah, struktur pendapatan ini berpeluang bertambah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyuntikkan komponen tambahan penghasilan lain dengan menyesuaikan kemampuan kapasitas fiskal di wilayah masing-masing.
Terkait kebijakan pemotongan, Pasal 16 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 memberikan garansi bahwa dana yang diterima dipastikan utuh. Negara melarang adanya pemotongan iuran wajib ataupun potongan kredit pensiun pada pos anggaran ini. Satu-satunya pengurangan yang berlaku secara legal hanyalah potongan pajak penghasilan (PPh) yang disesuaikan dengan regulasi perpajakan yang berlaku.
Komponen Pengisi dan Regulasi Besaran Gaji Ke-13
Formulasi besaran nominal yang diterima para pegawai diatur secara ketat melalui PP Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
Bagi pegawai aktif, jumlah yang ditransfer tidak hanya mengacu pada upah pokok semata, melainkan akumulasi dari sejumlah variabel kesejahteraan yang meliputi:
-
Gaji pokok
-
Tunjangan keluarga
-
Tunjangan kebutuhan pokok
-
Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
-
Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja (TPP)
Bagi kelompok pensiunan, variabel penghitungan didasarkan pada angka pendapatan bulanan terakhir yang mereka terima berdasarkan klasifikasi golongan pada Mei 2026. Mengingat parameter yang digunakan berbasis pangkat, jabatan, serta kelas jabatan, nilai akhir yang diterima setiap individu dipastikan bersifat variatif.
Sebagai langkah transparansi informasi publik, pemerintah turut merilis rincian pagu maksimal atau besaran gaji ke-13 yang menyasar kelompok pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lingkungan lembaga nonstruktural maupun instansi vertikal:
1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural
-
Ketua atau Kepala Lembaga: Rp 31.474.800
-
Wakil Ketua atau Wakil Kepala: Rp 29.665.400
-
Sekretaris: Rp 28.104.300
-
Anggota: Rp 28.104.300
2. Pegawai Non-ASN pada Lembaga Nonstruktural (Setara Tingkat Eselon)
-
Setingkat Eselon I: Rp 24.886.200
-
Setingkat Eselon II: Rp 19.514.300
-
Setingkat Eselon III: Rp 13.842.300
-
Setingkat Eselon IV: Rp 10.612.900
3. Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi Negeri
Pendidikan SD, SMP, atau Sederajat:
-
Masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun: Rp 4.285.200
-
Masa kerja di atas 10 tahun hingga 20 tahun: Rp 4.639.300
-
Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 5.052.600
Pendidikan SMA, Diploma I (D1), atau Sederajat:
-
Masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun: Rp 4.907.700
-
Masa kerja di atas 10 tahun hingga 20 tahun: Rp 5.347.400
-
Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 5.861.500
Pendidikan Diploma II (D2), Diploma III (D3), atau Sederajat:
-
Masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun: Rp 5.488.500
-
Masa kerja di atas 10 tahun hingga 20 tahun: Rp 5.966.100
-
Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 6.524.200
Pendidikan Sarjana (S1), Diploma IV (D4), atau Sederajat:
-
Masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun: Rp 6.591.000
-
Masa kerja di atas 10 tahun hingga 20 tahun: Rp 7.160.500
-
Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 7.825.800
Pendidikan Magister (S2), Doktor (S3), atau Sederajat:
-
Masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun: Rp 7.764.100
-
Masa kerja di atas 10 tahun hingga 20 tahun: Rp 8.357.500
-
Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 9.050.500
Klaster Penerima dan Garis Batas Pengecualian
Berdasarkan tinjauan hukum, kebijakan ini menyasar klaster penerima yang cukup luas di lingkungan birokrasi negara, antara lain: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, hingga pegawai non-ASN yang memenuhi kriteria di instansi pemerintah tertentu.
Namun demikian, koridor regulasi tetap memberlakukan tindakan tegas mengenai pengecualian hak finansial. Negara secara resmi mencoret PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dari daftar penerima jika berada dalam situasi berikut:
-
Sedang mengambil cuti di luar tanggungan negara, karena pada fase ini hak atas upah rutin dari kas negara sedang dibekukan secara administratif.
-
Sedang mengemban tugas di luar instansi induk pemerintah (baik di dalam maupun luar negeri), di mana komponen gajinya secara regulasi telah ditanggung penuh oleh instansi tempat penugasan yang baru. Langkah diskualifikasi ini wajib diterapkan demi mencegah terjadinya tumpang tindih pembayaran (double funding) dari keuangan negara. (*)