RADAR KUDUS — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa posisinya di dalam jajaran Kabinet Merah Putih berada dalam kondisi yang solid dan mendapat dukungan penuh dari kepala negara.
Sejak resmi dilantik dan mengemban tugas sebagai Menteri HAM pada 21 Oktober 2024 silam, Pigai mengklaim dirinya sama sekali tidak pernah menerima teguran, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, dari Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pigai di hadapan awak media dan peserta saat menghadiri agenda Kelas Jurnalis HAM yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat.
Baca Juga: Kerusakan Permanen Akibat Air Keras: Aktivis KontraS Andrie Yunus Kini Hanya Mampu Membedakan Cahaya
Penegasan ini sekaligus menjadi jawaban atas spekulasi publik yang menduga adanya riak-riak komunikasi di internal pemerintahan akibat beberapa pernyataan dan langkah kontroversial Pigai yang kerap memantik diskusi hangat di ruang siber.
Konsistensi Langkah dan Respons Terhadap Isu Pers
Menurut Pigai, dinamika publik yang menyoroti berbagai pandangannya mengenai isu penegakan HAM dinilai sebagai hal yang wajar.
Namun, ia memastikan bahwa kebebasannya dalam bersuara dan bertindak sebagai menteri tetap terjaga tanpa adanya intervensi atau restriksi dari Istana.
Sebagai contoh konkret, Pigai mengungkit kembali momentum ketika dirinya memutuskan untuk mendatangi langsung kantor redaksi Tempo.
Langkah tersebut diambilnya sebagai respons cepat pasca-insiden teror pelemparan kepala babi yang menimpa jurnalis media tersebut, sebuah peristiwa yang sempat ramai diperbincangkan secara nasional.
Pada saat itu, banyak pengamat politik dan publik berspekulasi bahwa langkah berani Pigai akan berujung pada sanksi atau teguran keras dari Presiden karena dinilai terlalu reaktif. Nyatanya, dugaan tersebut tidak terbukti.
"Banyak pihak yang mengira saya bakal ditegur setelah mendatangi Tempo saat kasus teror kepala babi itu. Tapi faktanya, teguran itu tidak pernah ada," ujar Pigai di Bandung.
Sinyal Keselarasan Visi dengan Presiden
Mantan Anggota Komisioner Komnas HAM ini menilai absennya teguran dari Presiden Prabowo justru menjadi indikator kuat bahwa langkah taktis serta prinsip-prinsip penegakan HAM yang ia jalankan masih berada di dalam satu rel dan sejalan dengan visi besar kepala negara.
Alih-alih membatasi pergerakannya, situasi kondusif di dalam kabinet ini diakui Pigai membuat dirinya merasa mendapatkan legitimasi serta dukungan moral yang kuat dari pimpinan pemerintahan.
Hal itulah yang melandasi sikapnya untuk tetap vokal dan progresif dalam menyuarakan isu-isu perlindungan hak asasi di Indonesia tanpa perlu merasa khawatir terhadap bayang-bayang mutasi atau sanksi politik.
"Kalau seorang menteri ditegur biasanya mereka akan memilih diam dan menarik diri. Sementara saya, justru malah makin 'gas' saja ini," pungkas Pigai dengan gaya bicaranya yang khas, menggambarkan optimisme atas kebebasan berekspresi yang ia miliki di dalam struktur pemerintahan saat ini. (*)