RADAR KUDUS — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan terobosan strategis dengan melibatkan kekuatan militer dalam mendukung ketahanan fisik dan kedaulatan pangan nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang berlangsung pada Selasa (19/5/2026), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara resmi memaparkan instruksi baru terkait pembagian tugas khusus bagi matra Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menggarap sektor pertanian komoditas strategis.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons konkret terhadap instruksi kepala negara dalam mempercepat capaian swasembada pangan global, sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor komoditas pokok yang terus membebani ruang fiskal negara.
Pembagian Tugas Matra: Pertanian Terintegrasi
Di hadapan para anggota legislatif, Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa Kemenhan telah memetakan potensi dan membagi wilayah kerja taktis bagi masing-masing matra.
TNI Angkatan Darat (AD) diinstruksikan untuk memprioritaskan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian pada komoditas tanaman pangan utama, yakni padi dan jagung, di samping optimalisasi tanaman palawija.
Sementara itu, mandat yang terbilang baru dan spesifik diberikan kepada TNI Angkatan Laut (AL).
Matra laut ini ditugaskan secara khusus untuk memimpin program penanaman hingga proses produksi komoditas kedelai nasional.
"Kami sudah melakukan pembagian tugas, bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian, jagung, dan padi, selain palawija. Angkatan Laut adalah kedelai," ujar Sjafrie menegaskan peta jalan ketahanan pangan pertahanan tersebut.
Ironi Impor dan Misi Memutus Ketergantungan Kedelai
Keputusan melibatkan TNI AL dalam rantai produksi kedelai bukan tanpa alasan kuat. Sjafrie mengungkapkan keprihatinannya terkait fakta bahwa Indonesia selama ini masih harus mengimpor sekitar 2,5 juta ton kedelai per tahun dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan domestik.
Ironisnya, berdasarkan laporan valid yang diterimanya, komoditas kedelai yang dibeli dari pasar internasional tersebut di negara asalnya justru dikategorikan sebagai bahan pakan ternak.
"Jadi, bisa dibayangkan, kita impor kedelai itu makanan ternaknya orang di luar. Sekarang, Angkatan Laut dengan dua kali panen, dia sudah mempunyai kualitas bibit kedelai yang tidak lagi istilah makanan ternak itu," papar Menhan di hadapan Komisi I.
Melalui intervensi teknologi pertanian dan pemanfaatan lahan-lahan tidur milik pangkalan militer pesisir, TNI AL diklaim telah berhasil melakukan uji coba dua kali masa panen.
Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas bibit kedelai yang diproduksi secara mandiri oleh personel militer jauh lebih unggul dan memenuhi standar konsumsi pangan manusia yang layak, bukan lagi berkualitas pakan.
Sinergi Antar-Kementerian dan Komitmen Transparansi
Guna mengejar target ambisius menjadikan Indonesia sebagai produsen kedelai mandiri dan memutus rantai impor, Kemenhan dipastikan tidak akan berjalan sendiri.
Sjafrie menegaskan pihaknya akan menjalin kemitraan erat dengan Kementerian Pertanian (Kementan), khususnya dalam hal sinkronisasi regulasi, penyediaan sarana produksi pertanian (saprotan), serta mitigasi dampak pasar akibat kebijakan pembatasan impor.
Di sisi lain, untuk komoditas padi dan jagung, Menhan optimistis pasokan dalam negeri akan semakin melimpah karena progres penanaman di internal batalion TNI AD terus berjalan masif.
Menhan juga menjanjikan transparansi penuh dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini dari tingkat pusat hingga ke komando daerah militer paling bawah.
"Suatu saat nanti pada saat impor, kami akan undang bapak dan ibu sekalian apa yang ada di dalam batalion.
Sama sekali terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi," pungkas Sjafrie, menutup pemaparannya mengenai kesiapan TNI dalam mengawal ketahanan nasional dari sektor pangan. (*)