RADAR KUDUS — Pemerintah Indonesia tengah bersiap melakukan perombakan fundamental dalam arsitektur perdagangan internasionalnya.
Mulai bulan Juni mendatang, PT Danantara Sumber Daya Indonesia—Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang dibentuk khusus di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto—akan resmi beroperasi penuh sebagai integrator utama ekspor komoditas strategis nasional.
Langkah strategis ini dikonfirmasi oleh Rosan Roeslani dalam pemaparannya mengenai arah kebijakan ekonomi makro.
Baca Juga: Strategi Penguatan Sektor Kreatif: Usulan Program 1.000 Bioskop Desa Menggunakan Dana APBN
Pendirian Danantara diproyeksikan menjadi jawaban konkret atas berbagai kebocoran penerimaan negara yang selama ini terjadi di sektor hulu perdagangan internasional.
Entitas ini mengemban mandat utama untuk memperkuat tata kelola ekspor, memulihkan kedaulatan ekonomi, serta memastikan peningkatan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati sepenuhnya oleh kas negara dan masyarakat luas.
Selama bertahun-tahun, sektor ekspor komoditas andalan Indonesia kerap dibayangi oleh praktik-praktik ilegal korporasi global seperti under invoicing (pemalsuan nilai faktur menjadi lebih rendah dari harga pasar) dan transfer pricing (manipulasi harga transaksi antar-afiliasi perusahaan multinasional).
Praktik penyimpangan tersebut tidak hanya mengikis potensi penerimaan pajak domestik, tetapi juga mereduksi devisa hasil ekspor yang seharusnya masuk ke dalam ekosistem perbankan dalam negeri.
Dengan hadirnya Danantara sebagai pintu kurasi, filter, dan pengawasan terpadu, setiap transaksi ekspor akan tercatat secara akurat, transparan, dan terintegrasi, sekaligus menutup celah sekecil apa pun bagi aktivitas manipulasi harga tersebut.
Menaikkan Posisi Tawar di Pasar Internasional
Selain berfungsi sebagai instrumen pengawasan keuangan dan optimalisasi pendapatan devisa, Danantara dirancang untuk mengubah posisi geopolitik ekonomi Indonesia di kancah global.
Di bawah arsitektur dagang yang baru ini, Indonesia ditargetkan mampu keluar dari jebakan tradisional yang menempatkannya sekadar sebagai pemasok (supplier) bahan mentah komoditas global tanpa memegang kendali pasar.
Melalui integrasi tata niaga di bawah payung Danantara, Indonesia diproyeksikan memiliki posisi tawar (bargaining power) yang jauh lebih kuat ketika berhadapan dengan pembeli dari luar negeri.
Sistem perdagangan satu pintu yang terintegrasi akan menyatukan kekuatan produsen domestik, sehingga daya tawar dalam aktivitas trading regional maupun internasional dapat terdongkrak signifikan.
Menggeser Paradigma: Dari Pemasok Menjadi Penentu Pasar
Kehadiran ekosistem perdagangan yang terpusat dan terpadu di dalam tubuh Danantara diharapkan mampu melahirkan kekuatan baru dalam lanskap perdagangan dunia.
Dengan mengonsolidasikan kuota dan kendali distribusi komoditas utama—mulai dari sektor energi, mineral dan batubara (minerba), hingga produk perkebunan unggulan—Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam menentukan arah harga pasar global (price setter), bukan lagi sekadar sebagai pengikut harga (price taker).
Para pengamat ekonomi menilai bahwa keberhasilan implementasi program Danantara pada bulan Juni nanti akan sangat bergantung pada efisiensi birokrasi internal, penerapan teknologi digitalisasi sistem transaksi, serta sinkronisasi regulasi lintas kementerian.
Jika dijalankan dengan tata kelola perusahaan yang bersih (good corporate governance), pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia ini berpotensi menjadi lompatan besar bagi era hilirisasi ekonomi, sekaligus mewujudkan kedaulatan fiskal serta devisa yang dicanangkan oleh pemerintahan periode ini. (*)