RADAR KUDUS — Wacana mengenai pemerataan akses kebudayaan dan penguatan ekosistem industri kreatif kembali mengemuka di lingkar parlemen.
Gagasan ambisius dilontarkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati Herdian, yang mengusulkan pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2027 untuk merealisasikan pembangunan 1.000 layar bioskop di tingkat pedesaan.
Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai arah kebijakan fiskal dan penguatan sektor ekonomi kreatif nasional.
Menurut Rahmawati, program intervensi negara ini bukan sekadar tentang menyediakan sarana hiburan murah bagi masyarakat luar perkotaan, melainkan sebuah instrumen strategis untuk memecahkan kebuntuan jalur distribusi yang selama ini mencekik para pelaku industri film lokal berskala kecil atau rumah produksi daerah (Production House/PH lokal).
Politisi Partai Gerindra tersebut menilai bahwa selama ini anatomi industri perfilman tanah air masih bercorak sentralistik dan oligopolistik.
Jaringan bioskop besar yang mendominasi pasar nasional dinilai memiliki standardisasi ekonomi dan kurasi ketat, sehingga menyulitkan karya-karya sineas independen dan rumah produksi kecil di daerah untuk mendapatkan ruang tayang yang komersial dan berkelanjutan.
Keterbatasan akses pasar inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi kreatif di luar kota-kota besar mandek karena ketiadaan ekosistem distribusi yang sehat.
Insentif Fiskal dan Layar Desa: Menjaga Nafas PH Kecil
Guna mengatasi ketimpangan struktur pasar tersebut, Rahmawati mendorong pemerintah mengambil peran aktif melalui skema intervensi fiskal langsung maupun pemberian insentif perpajakan.
Melalui infrastruktur fisik berupa 1.000 layar bioskop desa, diharapkan mata rantai pasok industri film dapat dipangkas, sehingga karya-karya bermuatan kearifan lokal dari hilir ke hulu mampu menjangkau segmentasi pasar yang lebih luas dan masif.
"Intervensi negara melalui APBN ini sangat krusial demi memastikan agar PH kecil di daerah tetap hidup dan tumbuh.
Negara harus hadir menciptakan ruang distribusi alternatif agar industri kreatif tidak didominasi oleh korporasi besar semata, melainkan mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal dari akar rumput," papar Rahmawati dalam keterangannya kepada komisi kerja.
Dilema Prioritas Anggaran di Ruang Publik
Sesaat setelah usulan ini mengemuka ke publik, gelombang respons langsung membanjiri berbagai platform media sosial. Ruang siber pun terbelah ke dalam dua sudut pandang besar.
Kelompok masyarakat yang mendukung memandang inisiatif ini sebagai terobosan positif dalam konteks keadilan kebudayaan.
Program tersebut dinilai mampu mengatasi ketimpangan akses informasi, edukasi, serta hiburan bagi masyarakat desa yang selama ini luput dari jangkauan kapitalisme kota.
Sebaliknya, arus kritik dari netizen dan pengamat kebijakan publik juga tidak kalah nyaring. Pihak yang skeptis mempertanyakan urgensi penggunaan dana APBN untuk sektor hiburan komersial seperti bioskop desa.
Di tengah kondisi pengetatan fiskal dan besarnya kebutuhan dana operasional negara untuk sektor fundamental seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, serta perbaikan mutu pendidikan dasar, pemanfaatan instrumen anggaran negara untuk mendirikan bangunan bioskop dinilai kurang mendesak dan berisiko tidak tepat sasaran.
Perdebatan ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah dalam merumuskan postur belanja negara pada tahun fiskal mendatang.
Apakah program pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif seperti bioskop desa ini akan masuk ke dalam prioritas nasional dalam kerangka hilirisasi budaya, ataukah realitas keterbatasan fiskal akan memaksa negara untuk menunda proyek ini dan mengembalikannya ke mekanisme pasar murni.
Klarifikasi teknis dan studi kelayakan yang mendalam dari kementerian terkait kini dinantikan publik untuk melihat tingkat efektivitas dan akuntabilitas dari usulan parlemen tersebut. (*)