RADAR KUDUS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pengawalan ilegal atau backing terhadap pengusaha bermasalah yang kerap memanfaatkan kedekatan dengan aparat agar usahanya tidak tersentuh penertiban.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung adanya oknum aparat yang diduga memberikan perlindungan kepada pengusaha nakal. Ia bahkan menyebut backing tersebut kerap berasal dari aparat berseragam.
“Biasanya mereka punya backing. Kalau tidak berseragam hijau, ya coklat,” ujar Prabowo.
Presiden juga meminta masyarakat ikut aktif mengawasi kinerja aparat maupun birokrat.
Menurutnya, warga tidak perlu takut melapor jika menemukan pelanggaran atau penyimpangan di lapangan.
Prabowo meminta masyarakat cukup merekam kejadian menggunakan video sebagai bukti, tanpa harus melakukan perlawanan secara langsung.
“Kalau ada yang tidak benar, rekam saja videonya dan laporkan langsung,” katanya.
Selain itu, Prabowo mengingatkan seluruh menteri agar lebih serius membenahi birokrasi di kementerian masing-masing.
Ia menilai masih ada oknum birokrat yang memanfaatkan pengalaman panjang mereka di pemerintahan untuk mencari celah melakukan penyimpangan.
Presiden mengaku memahami berbagai modus yang sering digunakan birokrat untuk mengakali kebijakan pimpinan.
Menurutnya, instruksi presiden kadang dipelintir melalui aturan teknis, peraturan turunan, hingga rekomendasi tertentu.
“Saya tahu cara-cara seperti itu. Semua menteri harus menertibkan birokrasi di bawahnya,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa banyak birokrat telah puluhan tahun berada di pemerintahan, sementara masa jabatan menteri terbatas dan bisa saja berakhir sewaktu-waktu karena reshuffle.
Ia mencontohkan salah satu trik yang sering dilakukan birokrat nakal, yakni meminta tanda tangan kepada pimpinan pada sore hari saat kondisi sudah lelah sehingga dokumen tidak diperiksa secara detail.
“Biasanya mereka datang menjelang petang saat pimpinan sudah capek lalu meminta tanda tangan,” ungkap Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa negara maju selalu memiliki sistem pelayanan publik yang kuat dan birokrasi yang profesional.
Karena itu, pemerintah harus terus berupaya menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi.
“Kita harus membangun pemerintahan yang profesional, kuat, dan tidak korup,” katanya.
Prabowo pun mengingatkan kepala daerah hingga jajaran pemerintah pusat agar tidak ragu menindak pelanggaran di lingkungan kerja masing-masing.
Ia menegaskan, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan pemerintah pusat memantau berbagai penyimpangan dengan lebih cepat.
“Jangan merasa tidak bisa diawasi. Sekarang teknologi sudah maju, penyimpangan akan cepat diketahui,” tandasnya.