RADAR KUDUS – Ketegangan di kawasan Mediterania Timur kembali memuncak setelah militer Israel dilaporkan mencegat kapal rombongan misi kemanusiaan internasional, Global Sumud Flotilla 2026, pada Senin (18/5/2026).
Dalam insiden tersebut, sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di dalam kapal dilaporkan ikut diamankan dan ditahan oleh otoritas keamanan Israel saat mencoba menembus blokade laut menuju Jalur Gaza.
Dari total sembilan delegasi asal Indonesia, empat di antaranya merupakan jurnalis dari berbagai media nasional yang sedang bertugas melakukan peliputan, sedangkan lima lainnya adalah aktivis kemanusiaan yang mewakili sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) tanah air.
Baca Juga: Kejagung Usut Dugaan Korupsi Konsesi Tol Cawang-Pluit, Putri Jusuf Hamka Dipanggil Penyidik
Berdasarkan pembaruan informasi dari manifes manifes perjalanan flotilla, kesembilan WNI tersebut saat ini tersebar di beberapa kapal berbeda yang menjadi bagian dari konvoi kemanusiaan tersebut.
Lima WNI dilaporkan telah diamankan dan berada di bawah pengawasan ketat di atas kapal BorAlize dan Ozgurluk.
Sementara itu, empat delegasi Indonesia lainnya dilaporkan masih tertahan di tengah laut di dalam lambung kapal Zapyro dan Kasr-1.
Pihak penyelenggara misi menyatakan bahwa komunikasi dengan kapal-kapal tersebut sempat terputus sesaat setelah aksi interseptif dilakukan oleh angkatan laut Israel.
Kecaman Keras dari Kementerian Luar Negeri RI
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI langsung bereaksi keras atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh militer Israel.
Indonesia mengecam keras pencegatan tersebut karena dinilai melanggar hukum humaniter internasional mengenai jaminan keselamatan bagi relawan dan jurnalis di wilayah konflik.
Kemlu RI mendesak Pemerintah Israel untuk segera membebaskan seluruh awak kapal, termasuk para delegasi dan jurnalis Indonesia, tanpa syarat.
Selain itu, Jakarta menuntut agar koridor distribusi bantuan kemanusiaan global ke Gaza dibuka secara aman demi menyelamatkan jutaan warga sipil yang membutuhkan pasokan logistik darurat.
"Pemerintah Indonesia sedang bergerak cepat melalui jalur diplomasi luar negeri. Kami terus berkoordinasi intensif dengan jaringan KBRI terdekat dan PBB untuk memantau keselamatan fisik para WNI, sekaligus mempersiapkan skenario evakuasi serta pemulangan secepatnya," tulis pernyataan resmi otoritas diplomatik Indonesia.
Baca Juga: Komdigi Sapu Bersih Situs Judi Online, Total Capai 3,4 Juta Diblokir
Tragedi penghentian paksa konvoi Global Sumud Flotilla 2026 ini kembali membuka mata dunia mengenai tingginya risiko fisik yang harus dihadapi oleh para aktivis perdamaian internasional.
Blokade ketat yang diterapkan di perairan Gaza membuat bantuan medis, bahan pangan, dan jurnalisme independen sering kali menemui jalan buntu di tengah laut.
Dunia internasional kini tengah menanti langkah mediasi dari lembaga hukum global untuk memastikan keselamatan ratusan relawan dari berbagai negara yang berada di dalam konvoi kemanusiaan tersebut. (*)