RADAR KUDUS - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan gagasan baru terkait pembiayaan infrastruktur jalan di wilayahnya.
Ia berencana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar yang disebut lebih adil bagi masyarakat.
Wacana tersebut disampaikan Dedi melalui media sosial pribadinya. Menurutnya, masyarakat seharusnya membayar ketika benar-benar menggunakan jalan, bukan melalui pajak tahunan kendaraan yang dibebankan secara merata.
“Kalau jalan dipakai baru bayar, kalau tidak digunakan ya tidak perlu membayar,” ujar Dedi dalam penjelasannya mengenai konsep tersebut.
Pria yang akrab disapa KDM itu menilai sistem jalan berbayar dapat menciptakan rasa keadilan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur di Jawa Barat.
Dana yang terkumpul nantinya akan difokuskan untuk membangun jalan provinsi dengan fasilitas lebih modern dan aman.
Ia membayangkan jalan di Jawa Barat memiliki kualitas tinggi dengan dukungan drainase yang baik, penerangan jalan memadai, CCTV di berbagai titik, hingga pos pengamanan terpadu.
Tak hanya itu, fasilitas pendukung seperti ambulans, mobil derek, mobil pemadam kebakaran, dan tim medis juga direncanakan tersedia di sejumlah ruas jalan demi meningkatkan keselamatan pengguna.
Selain untuk pembangunan, kebijakan ini juga disebut bertujuan mengubah pola mobilitas masyarakat agar penggunaan kendaraan lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Meski begitu, Dedi menegaskan bahwa penghapusan pajak kendaraan masih sebatas gagasan awal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menyiapkan kajian bersama akademisi dan para ahli sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Wacana ini langsung memancing perhatian publik karena Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan jumlah kendaraan bermotor terbesar di Indonesia.
Sebagian masyarakat menyambut positif ide tersebut, namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan mekanisme penerapannya di lapangan.
Editor : Mahendra Aditya