RADAR KUDUS – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menjadi sorotan setelah terungkapnya nilai anggaran yang dialokasikan untuk kelengkapan atribut kenegaraan di ruang kelas.
Berdasarkan data terbaru, Kemensos telah menggelontorkan dana sebesar Rp4,14 miliar hanya untuk pengadaan bingkai foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diperuntukkan bagi program Sekolah Rakyat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya standarisasi ruang belajar di bawah naungan program tersebut, guna menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini kepada para siswa melalui simbol-simbol negara.
Baca Juga: Polemik Anggaran Motor Listrik BGN: Menkeu Purbaya Copot Dirjen Anggaran Akibat Sistem "Kebobolan"
Berdasarkan data yang dihimpun dari portal pengadaan nasional Inaproc, terdapat total empat paket pengadaan yang dilaksanakan dalam rentang waktu tahun anggaran 2025 hingga 2026.
Pengadaan ini tidak hanya mencakup foto resmi kepala negara, tetapi juga menyertakan figur lambang Garuda Pancasila sebagai pelengkap aksesoris wajib di setiap ruang kelas.
Puncak alokasi dana tercatat pada tahun 2026, di mana nilai kontrak melonjak tajam hingga mencapai Rp2,72 miliar.
Seluruh transaksi tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing guna mempercepat proses distribusi ke berbagai wilayah sasaran program Sekolah Rakyat.
Seluruh paket pengadaan ini dimenangkan oleh satu penyedia jasa, yakni PT Nawara Cipta Permai, perusahaan yang berbasis di Jakarta Timur.
Mengacu pada katalog elektronik yang tersedia, rincian harga satuan untuk atribut tersebut adalah sebagai berikut:
-
Set Foto Bingkai Presiden & Wapres: Dibanderol sekitar Rp529.000 per unit.
-
Figur Garuda Pancasila: Dijual dengan harga Rp345.000 per unit.
Jika dikalkulasi secara total, anggaran miliaran rupiah tersebut mencakup ribuan set atribut yang akan didistribusikan secara masif ke seluruh penjuru sekolah yang terintegrasi dalam skema Sekolah Rakyat milik Kemensos.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), memberikan konfirmasi terkait berjalannya proyek pengadaan tersebut. Ia membenarkan bahwa pengadaan bingkai foto dan lambang negara merupakan bagian dari kelengkapan fasilitas pendidikan yang dikelola kementeriannya.
Namun, Gus Ipul enggan memaparkan detail teknis mengenai prosedur pemilihan vendor maupun evaluasi harga.
Baca Juga: Bukan Mafia, "Yakuza" di Kediri Justru Jadi Wadah Hijrah dan Pengabdian Sosial
"Benar ada pengadaan tersebut untuk Sekolah Rakyat. Namun, untuk penjelasan teknis lebih lanjut, silakan ke pejabat pengadaan atau pihak terkait di direktorat teknis, karena mereka yang memahami rincian pelaksanaannya di lapangan," ujar Mensos saat ditemui di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Meskipun bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme, besarnya anggaran ini memicu diskusi di ruang publik mengenai prioritas penggunaan dana bantuan sosial dan pendidikan, terutama di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di sektor-sektor non-krusial.
Pihak Kemensos memastikan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. (*)