RADAR KUDUS – Jagat media sosial tengah dihebohkan oleh cuplikan video babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
Kompetisi yang seharusnya menjadi ajang unjuk pemahaman konstitusi bagi generasi muda ini justru berujung pada polemik setelah dewan juri memberikan keputusan yang dinilai tidak konsisten dan diskriminatif terhadap peserta.
Insiden ini memicu gelombang protes dari netizen yang menyayangkan adanya perbedaan penilaian untuk jawaban yang secara substansi dianggap sama oleh penonton.
Baca Juga: Alarm Ekonomi? Utang Pemerintah Indonesia Meroket Nyaris Rp10.000 Triliun dalam Kuartal I-2026
Kericuhan bermula saat Grup C dari SMAN 1 Pontianak mendapatkan pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Perwakilan Grup C menjawab pertanyaan tersebut dengan menyebutkan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, dewan juri menyatakan jawaban tersebut salah dan memberikan penalti minus lima (-5).
Suasana memanas ketika pertanyaan tersebut dilempar kepada Grup B dari SMAN 1 Sambas.
Grup B memberikan jawaban yang secara materiil serupa dengan Grup C. Secara mengejutkan, dewan juri justru memberikan nilai sempurna 10 bagi Grup B.
Perbedaan perlakuan ini langsung memicu interupsi spontan dari peserta SMAN 1 Pontianak yang merasa hak mereka dirampas.
Momen ketegangan memuncak saat salah satu dewan juri, Dyastasita, bersikeras bahwa dirinya tidak mendengar Grup C menyebutkan kata "DPD" dalam jawaban mereka.
Meskipun peserta telah mencoba memberikan klarifikasi dan pembelaan, juri tetap pada keputusannya.
"Kami mendengar dengan jelas, DPD tidak disebutkan oleh Grup C. Oleh karena itu, nilainya tetap minus," tegas juri dalam rekaman yang viral tersebut.
Di sisi lain, juri lainnya mencoba menengahi dengan memberikan imbauan agar peserta lebih memperjelas artikulasi saat berbicara di depan mikrofon.
Namun, pembelaan dari pihak juri ini justru dianggap netizen sebagai upaya "ngeles" karena dalam rekaman video yang beredar, penyebutan kata "DPD" oleh perwakilan SMAN 1 Pontianak terdengar cukup jelas oleh para penonton.
Hingga Selasa, 12 Mei 2026, video tersebut telah dibagikan ribuan kali di berbagai platform seperti TikTok dan X (Twitter).
Banyak pihak menilai kejadian ini mencederai sportivitas kompetisi bergengsi yang membawa nama besar lembaga tinggi negara, MPR RI.
Netizen mendesak agar pihak panitia pusat MPR RI melakukan peninjauan ulang (review) terhadap hasil perlombaan tersebut. Beberapa poin yang menjadi tuntutan publik antara lain:
-
Penggunaan Alat Bantu: Pentingnya penggunaan alat perekam atau instant replay dalam lomba cerdas cermat tingkat tinggi untuk menghindari kesalahan manusia (human error).
-
Evaluasi Juri: Perlunya seleksi ketat bagi juri agar memiliki ketelitian dan objektivitas yang tinggi.
-
Keadilan bagi Peserta: Pemulihan nama baik dan nilai bagi sekolah yang dirugikan.
Baca Juga: Memanas! Hercules Beri Peringatan Keras kepada Amien Rais: "Jangan Bicara Seperti Preman Pasar!"
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekretariat jenderal MPR RI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kisruh penilaian di Kalimantan Barat ini.
Insiden ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara lomba di masa depan agar nilai-nilai kejujuran yang diajarkan dalam Empat Pilar tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dipraktikkan dalam sistem penilaiannya. (*)