RADAR KUDUS - Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan rangkaian stimulus fiskal besar-besaran untuk membentengi perekonomian nasional dari fluktuasi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa serangkaian kebijakan ini dirancang untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5,4 persen sepanjang tahun 2026.
Baca Juga: Resmi Cair Juni 2026! Inilah Daftar Komponen Gaji ke-13 PNS Tanpa Potongan
"Berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjadi bantalan terhadap gejolak global," ujar Airlangga dalam keterangannya melalui Breaking News Kompas TV, Selasa (5/5).
Langkah ini mencakup komitmen belanja negara di berbagai sektor strategis, mulai dari kesejahteraan aparatur negara, ketahanan pangan, hingga kemandirian energi nasional.
Poin-Poin Strategis Stimulus Ekonomi 2026:
Injeksi Likuiditas ASN: Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp55 triliun untuk pencairan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri pada Juni 2026. Langkah ini sesuai dengan mandat PP Nomor 9 Tahun 2026 untuk menjaga daya beli kelas menengah.
Perlindungan Sosial (Bansos): Percepatan penyaluran bantuan sosial pangan periode April-Juni yang ditargetkan menjangkau 3,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Juga: Kabar Baik! Purbaya Siap Cairkan Gaji ke-13 PNS, TNI, Polri & Pensiunan
Subsidi & Kompensasi Energi: Pemerintah mengamankan dana fantastis sebesar Rp356,8 triliun dalam APBN 2026 guna menjaga stabilitas harga energi di tingkat domestik.
Pembangunan Infrastruktur SDM: Alokasi sebesar Rp13,4 triliun dikucurkan khusus untuk program revitalisasi sekolah guna meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
Program Perumahan Rakyat:
Alokasi Rp37,1 triliun untuk program 3 juta rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Rp8,9 triliun untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Plafon kredit program perumahan disiapkan sebesar Rp34,8 triliun.
Kemandirian Energi (Biodiesel B50): Implementasi program B50 akan dimulai pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan angka impor solar secara signifikan dengan potensi penghematan devisa hingga Rp48 triliun.
Akselerasi Aktivitas Usaha: Pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran, termasuk penurunan bea masuk bahan baku serta reformasi sistem perizinan melalui optimalisasi Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah masuknya investasi. (*)
Editor : Zakaria