RADAR KUDUS - Pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pemutakhiran data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bansos.
Dalam skema terbaru, status desil menjadi indikator penting untuk menilai kelayakan masyarakat dalam menerima bantuan, termasuk dalam program Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2026. Sistem ini membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam sepuluh kelompok, mulai dari yang paling rendah hingga tertinggi.
Desil 1 menggambarkan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan, sedangkan desil 10 menunjukkan kelompok paling sejahtera. Pemerintah memprioritaskan bantuan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4, karena dinilai paling membutuhkan dukungan sosial.
Agar penyaluran bantuan lebih akurat, proses penentuan desil tidak hanya mengandalkan data administratif. Pemerintah juga melakukan verifikasi langsung di lapangan melalui pendamping sosial dan pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga dinilai secara menyeluruh dan sesuai dengan fakta di lapangan.
Penilaian desil didasarkan pada sejumlah indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Beberapa di antaranya meliputi kondisi tempat tinggal, seperti luas bangunan dan jenis material yang digunakan. Selain itu, kepemilikan aset seperti kendaraan, lahan, atau barang berharga juga menjadi pertimbangan.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah akses terhadap fasilitas dasar, seperti sanitasi, air bersih, dan listrik. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, tingkat pendidikan, serta status pekerjaan juga turut memengaruhi penilaian.
Dengan sistem berbasis indikator ini, pemerintah berharap distribusi bansos dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat memahami posisi desilnya agar bisa memantau peluang menerima bantuan secara mandiri.
Transparansi dalam penentuan penerima bansos menjadi kunci penting untuk menghindari kesalahan sasaran yang selama ini masih menjadi tantangan. Melalui pembaruan data dan verifikasi lapangan, pemerintah berupaya memperkuat akurasi serta keadilan dalam penyaluran bantuan sosial di tahun 2026.
Editor : Mahendra Aditya