RADAR KUDUS - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang berpihak pada pengemudi ojek online (ojol).
Dalam aturan tersebut, potongan dari perusahaan aplikasi diminta ditekan hingga di bawah 10 persen, sementara pendapatan driver ditingkatkan menjadi minimal 92 persen dari tarif perjalanan.
Kebijakan ini disampaikan dalam momen Hari Buruh Internasional yang digelar di Monumen Nasional pada 1 Mei 2026.
Masuk dalam Aturan Resmi Pemerintah
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pekerja transportasi berbasis aplikasi.
Melalui regulasi ini, pemerintah ingin memastikan keseimbangan antara perusahaan aplikator dan para mitra pengemudi.
Driver Dapat Perlindungan Asuransi
Selain peningkatan pendapatan, Prabowo juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi pengemudi ojol.
Dalam kebijakan ini, driver akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan serta akses layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pengemudi yang setiap hari bekerja di jalan dengan risiko tinggi.
Potongan Aplikator Harus Ditekan
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti besarnya potongan aplikasi yang selama ini mencapai sekitar 20 persen.
Ia menilai angka tersebut terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan usaha para pengemudi.
Karena itu, pemerintah menetapkan batas baru di bawah 10 persen, bahkan menegaskan agar seluruh perusahaan aplikasi segera menyesuaikan diri dengan aturan tersebut.
Respons dari Lapangan
Para pengemudi ojol menyambut positif kebijakan ini.
Selama ini, potongan tarif menjadi salah satu keluhan utama karena dinilai mengurangi penghasilan harian secara signifikan.
Dengan aturan baru ini, diharapkan kesejahteraan driver meningkat dan hubungan antara aplikator serta mitra menjadi lebih adil.
Dampak ke Ekosistem Transportasi Online
Kebijakan ini berpotensi mengubah struktur bisnis transportasi online di Indonesia.
Di satu sisi, driver mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara di sisi lain perusahaan harus menyesuaikan strategi operasionalnya.
Ke depan, implementasi aturan ini akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
Editor : Mahendra Aditya