RADAR KUDUS – Langit di atas Sungai Mahakam pada Selasa, 21 April 2026, menjadi saksi bisu berkumpulnya ribuan massa yang memadati sepanjang jalan protokol hingga kawasan tepian Samarinda.
Bukan untuk sekadar berwisata, ribuan warga Kalimantan Timur (Kaltim) ini membawa misi besar: menagih atensi langsung dari Istana Negara melalui aksi damai yang sarat akan emosi dan harapan.
Aksi yang dimotori oleh Aliansi Perjuangan Kaltim ini menjadi puncak dari akumulasi keresahan panjang masyarakat setempat.
Baca Juga: Diplomasi "Hallyu": Presiden Prabowo Bidik Peningkatan Konser K-Pop untuk Dongkrak Ekonomi Kreatif
Dengan membentangkan spanduk raksasa bertajuk "Pak Prabowo, Tolong Bantu Kami 1x Lagi", warga ingin menegaskan bahwa dukungan yang pernah mereka berikan harus dibayar dengan kebijakan yang lebih berpihak pada daerah.
Perwakilan massa menyatakan bahwa selama ini Kalimantan Timur sering kali dipandang hanya sebagai "lumbung energi" nasional.
Eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang masif dianggap tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup manusia di dalamnya.
"Kami ingin mengingatkan Bapak Presiden bahwa Kaltim bukan sekadar angka-angka produksi batu bara atau minyak dan gas.
Di sini ada manusia yang butuh keadilan sosial dan keberlanjutan hidup," ujar salah satu orator di tengah kerumunan.
Selain menyasar pemerintah pusat, aksi ini juga menjadi ajang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak sensitif.
Isu mengenai pengadaan fasilitas mewah bagi pejabat di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar publik yang belum terpenuhi menjadi simbol ketimpangan yang nyata.
Beberapa poin krusial yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi:
Kerusakan Lingkungan: Dampak jangka panjang pasca-tambang yang mengancam pemukiman dan ekosistem.
Ketimpangan Ekonomi: Kesenjangan yang lebar antara kemakmuran perusahaan besar dengan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sentralisasi Kebijakan: Harapan agar pemerintah pusat lebih peka terhadap dinamika daerah agar suara Kaltim tidak tenggelam oleh dominasi isu di Pulau Jawa.
Baca Juga: Ironi Anggaran Pengawasan: Kepala BPOM Tersenyum Kecut Saat Dibandingkan dengan Biaya Kaos Kaki
Gerakan ini menegaskan bahwa warga Kaltim kini sudah jenuh dengan janji-janji manis politik. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang merugikan rakyat kecil serta menuntut transparansi dalam pengelolaan dana bagi hasil daerah.
Aksi yang berlangsung tertib hingga petang ini menjadi sinyal kuat bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahwa daerah menuntut peran aktif negara untuk hadir secara nyata.
Warga berharap, surat terbuka yang mereka layangkan dari tepian Mahakam ini mampu mengetuk pintu hati para pengambil kebijakan di Jakarta demi masa depan Kalimantan Timur yang lebih adil dan bermartabat. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna