RADAR KUDUS — Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam membenahi standar keamanan pariwisata nasional.
Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah resmi menggandeng PT Jasaraharja Putera untuk menyusun solusi nasional terkait tata kelola risiko pariwisata.
Langkah strategis ini diawali dengan peluncuran pilot project di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sebagai respons atas lonjakan kunjungan wisatawan yang berbanding lurus dengan meningkatnya alarm risiko kecelakaan.
Inisiatif ini tidak muncul tanpa alasan. Peringkat keamanan pariwisata Indonesia dalam Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 terpantau masih berada di level yang perlu dievaluasi.
Kondisi ini diperparah dengan tren peningkatan insiden kecelakaan wisata sepanjang tahun 2025 di berbagai titik destinasi unggulan.
Pemerintah menyadari bahwa daya saing pariwisata tidak hanya terletak pada keindahan alam semata, melainkan juga pada jaminan keamanan dan perlindungan (safety and security).
Tanpa ekosistem perlindungan yang solid, ambisi Indonesia untuk menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan sulit tercapai di mata dunia internasional.
Labuan Bajo dipilih sebagai lokasi percontohan karena statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang mengalami pertumbuhan wisatawan sangat pesat.
Lonjakan aktivitas maritim dan penjelajahan pulau di wilayah Manggarai Barat menuntut adanya manajemen risiko yang lebih terintegrasi dibandingkan sebelumnya.
Dalam upaya tersebut, sebuah Focus Group Discussion (FGD) digelar secara intensif untuk memetakan kondisi eksisting pariwisata.
Pembahasan mencakup pengembangan skema asuransi yang adaptif dan inklusif, yang berarti perlindungan tidak hanya menyasar wisatawan mancanegara dan domestik, tetapi juga memberikan payung hukum dan ekonomi bagi para pelaku industri kreatif dan operator wisata lokal.
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa sinergi adalah kunci utama.
"Membangun ekosistem asuransi pariwisata yang tangguh memerlukan tangan dingin dari pemerintah, pelaku industri, hingga otoritas lokal secara beriringan," ungkapnya.
Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan kerja sama antara Jasaraharja Putera dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan model pengelolaan risiko yang baku. Ke depannya, keberhasilan di Labuan Bajo akan direplikasi secara nasional ke destinasi lain seperti Mandalika, Borobudur, dan Likupang.
Melalui penguatan tata kelola risiko ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan pengalaman wisata yang tidak hanya mengagumkan tetapi juga aman.
Kehadiran Jasaraharja Putera sebagai mitra strategis memastikan bahwa setiap wisatawan yang berkunjung memiliki perlindungan yang terukur, sehingga citra Indonesia sebagai destinasi dunia yang aman kembali menguat dan mampu bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna