RADAR KUDUS - Di tengah meningkatnya dinamika sosial dan perbedaan identitas di berbagai daerah, laporan terbaru dari Setara Institute menghadirkan potret menarik tentang wajah toleransi di Indonesia. Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 bukan sekadar daftar peringkat, melainkan cermin kualitas relasi sosial, efektivitas kebijakan publik, dan kedewasaan demokrasi lokal.
Hasilnya tegas: Kota Salatiga, Jawa Tengah, kembali berada di posisi puncak dengan skor 6,492. Capaian ini bukan kebetulan. Ia lahir dari kombinasi kepemimpinan yang inklusif, regulasi yang adaptif, serta partisipasi masyarakat yang relatif stabil dalam menjaga harmoni.
Namun, di balik angka-angka tersebut, ada cerita yang lebih besar: toleransi bukan sekadar jargon, melainkan hasil kerja panjang yang melibatkan banyak aktor.
Toleransi Bukan Sekadar Slogan
Indeks Kota Toleran 2025 disusun dengan pendekatan yang relatif komprehensif. Sebanyak 94 kota dinilai menggunakan empat variabel utama: regulasi pemerintah daerah, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi keagamaan.
Pendekatan ini penting, karena toleransi tidak hanya diukur dari absennya konflik, tetapi juga dari bagaimana negara hadir memastikan hak warga tetap terlindungi.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa indeks ini bukan ajang “panggung prestasi” kepala daerah semata. Ia menyebutnya sebagai refleksi kerja kolektif antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil.
Dalam konteks ini, toleransi berubah dari konsep normatif menjadi indikator kinerja nyata.
Salatiga: Stabil di Tengah Perbedaan
Konsistensi Salatiga di posisi teratas bukan hal baru. Kota ini telah beberapa kali menjadi rujukan praktik toleransi di Indonesia. Faktor kunci yang menonjol adalah keberanian pemerintah daerah dalam menjaga ruang publik tetap inklusif.
Di Salatiga, isu sensitif seperti pendirian rumah ibadah, kegiatan lintas agama, hingga ekspresi identitas, cenderung dikelola melalui dialog, bukan tekanan.
Lebih jauh, masyarakat sipil di kota ini juga memiliki tradisi panjang dalam merawat keberagaman. Interaksi sosial lintas kelompok tidak hanya terjadi di forum resmi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
Inilah yang membuat toleransi di Salatiga terasa “hidup”, bukan sekadar indikator administratif.
Singkawang dan Semarang: Bukti Toleransi Bisa Dibangun
Di posisi kedua, Singkawang (Kalimantan Barat) mencatat skor 6,391. Kota ini dikenal dengan keberagaman etnis dan agama yang cukup kompleks. Namun, justru dari kompleksitas itulah lahir pola koeksistensi yang relatif stabil.
Sementara itu, Semarang di posisi ketiga (6,160) menunjukkan bahwa kota besar dengan tekanan urbanisasi tinggi tetap bisa menjaga keseimbangan sosial, asalkan didukung kebijakan yang tepat.
Kedua kota ini memperlihatkan satu hal: toleransi bukan warisan, tetapi hasil rekayasa sosial dan kebijakan publik.
Bekasi Masuk Lima Besar: Sinyal Perubahan Kota Penyangga
Salah satu temuan menarik adalah masuknya Bekasi di posisi kelima dengan skor 6,037. Sebagai kota penyangga ibu kota dengan populasi besar dan heterogen, Bekasi kerap menghadapi tantangan sosial yang tidak ringan.
Capaian ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan isu keberagaman, terutama dalam aspek kebijakan dan tindakan pemerintah daerah.
Bekasi menunjukkan bahwa kota dengan tekanan ekonomi dan sosial tinggi tetap memiliki peluang memperbaiki kualitas toleransi, selama ada komitmen politik dan birokrasi yang kuat.
Kota Lain dalam 10 Besar: Pola yang Mulai Terbaca
Daftar 10 besar IKT 2025 diisi oleh kota-kota dengan karakter beragam:
- Salatiga (6,492)
- Singkawang (6,391)
- Semarang (6,160)
- Pematangsiantar (6,084)
- Bekasi (6,037)
- Sukabumi (5,973)
- Magelang (5,805)
- Kediri (5,792)
- Tegal (5,733)
- Ambon (5,657)
Menariknya, kota-kota ini tidak selalu identik dengan pusat ekonomi besar. Sebagian justru kota menengah dengan tingkat kohesi sosial yang relatif lebih terjaga.
Ini menguatkan hipotesis bahwa ukuran kota tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas toleransi.
Tiga Pilar Toleransi: Rumus yang Tak Bisa Dinegosiasi
Menurut Ismail Hasani, ada tiga faktor utama yang menentukan kualitas toleransi di suatu kota:
- Kepemimpinan politik yang secara aktif mempromosikan inklusivitas
- Kepemimpinan birokrasi yang menerjemahkan nilai toleransi dalam kebijakan konkret
- Kepemimpinan sosial yang menjaga relasi antarwarga tetap harmonis
Ketiga elemen ini saling berkaitan. Tanpa dukungan birokrasi, visi politik akan mandek. Tanpa dukungan masyarakat, kebijakan hanya menjadi dokumen formal.
Dalam banyak kasus, kegagalan menjaga toleransi justru terjadi karena salah satu dari tiga pilar ini tidak berfungsi optimal.
Pemerintah Pusat: Apresiasi Tapi Jangan Berpuas Diri
Kementerian Dalam Negeri melalui perwakilannya memberikan apresiasi kepada kota-kota dengan skor tinggi. Namun, pesan yang disampaikan cukup tegas: capaian ini bukan garis akhir.
Sebaliknya, indeks ini harus menjadi alat evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada.
Peringatan ini relevan. Dalam banyak kasus, kota yang pernah masuk daftar toleran justru mengalami penurunan di tahun berikutnya karena kurangnya konsistensi kebijakan.
Toleransi adalah proses, bukan status permanen.
Membaca Arah Baru: Toleransi sebagai Daya Saing Kota
Yang mulai terlihat dari laporan ini adalah perubahan cara pandang terhadap toleransi. Ia tidak lagi sekadar isu sosial atau moral, tetapi mulai menjadi indikator daya saing kota.
Kota yang toleran cenderung lebih stabil secara sosial, lebih menarik bagi investasi, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
Dalam konteks global, ini menjadi faktor penting. Investor dan talenta muda kini semakin mempertimbangkan aspek keberagaman dan inklusivitas dalam memilih tempat tinggal dan bekerja.
Artinya, menjaga toleransi bukan hanya soal harmoni, tetapi juga strategi pembangunan.
Tantangan ke Depan: Antara Regulasi dan Realitas
Meski ada kemajuan, tantangan tetap besar. Di sejumlah daerah, regulasi yang diskriminatif masih ditemukan. Di sisi lain, tekanan kelompok tertentu juga kerap memengaruhi kebijakan publik.
Selain itu, perkembangan media sosial turut mempercepat penyebaran narasi intoleransi.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial: bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mediator dan penjaga keseimbangan sosial.
Indeks Kota Toleran 2025 memberikan pesan yang jelas: toleransi tidak hadir dengan sendirinya. Ia harus dirancang, dijaga, dan diperkuat secara terus-menerus.
Salatiga mungkin berada di puncak hari ini, tetapi posisi itu bisa berubah jika tidak diikuti konsistensi.
Bagi kota lain, ini bukan sekadar peringkat, melainkan peta jalan. Bahwa dengan kepemimpinan yang tepat, kebijakan yang inklusif, dan masyarakat yang aktif, toleransi bukan sesuatu yang utopis—melainkan target yang bisa dicapai.
Editor : Mahendra Aditya