RADAR KUDUS — Sektor industri pembalut dan popok sekali pakai dalam negeri kini tengah berada di titik nadir.
Lonjakan harga bahan baku yang mencapai angka fantastis, yakni hingga 100 persen, telah menciptakan guncangan hebat pada struktur biaya produksi.
Jika stabilitas pasokan dan harga tidak segera dikendalikan, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran diprediksi akan menjadi konsekuensi pahit yang tak terelakkan.
Baca Juga: Terkendala Anggaran, BPOM Belum Lakukan Uji Sampel Program Makan Bergizi Gratis
Berdasarkan data dari Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), kondisi pasar saat ini tidak lagi mengikuti tren fluktuasi normal.
Kenaikan harga bahan baku terjadi dalam durasi yang sangat singkat, bahkan dalam beberapa kasus, perubahan harga dapat terjadi hanya dalam hitungan jam. Fenomena ini membuat para pelaku usaha kehilangan basis perhitungan biaya produksi yang stabil.
Kenaikan bahan baku yang menyentuh angka 90 hingga 100 persen ini memaksa produsen mengambil langkah darurat dengan menaikkan harga jual produk di tingkat konsumen sekitar 20 hingga 30 persen.
Namun, kenaikan harga di hilir tersebut rupanya belum cukup untuk menutup lubang kerugian akibat biaya operasional yang membengkak di hulu.
Krisis ini tidak lepas dari pengaruh situasi global yang kian memanas. Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia telah mendorong harga minyak mentah ke level tertinggi.
Dampak domino dari kenaikan harga minyak ini langsung merembet pada bahan-bahan berbasis petrokimia, seperti:
Nafta: Bahan dasar yang sangat sensitif terhadap harga minyak dunia.
Polypropylene: Komponen utama dalam pembuatan lapisan popok sekali pakai.
Selain faktor harga, gangguan pada rantai pasok (supply chain) global turut memperparah keadaan.
Kelangkaan bahan baku membuat perencanaan bisnis menjadi sangat berisiko, yang pada akhirnya mendorong industri untuk mengurangi kapasitas produksi demi menjaga napas perusahaan.
Penurunan kapasitas produksi secara otomatis berdampak pada kebutuhan tenaga kerja. Perwakilan APKI menyatakan bahwa industri perlu melakukan penyesuaian yang realistis dan terukur.
Jika beban biaya terus menekan tanpa adanya intervensi atau perbaikan kondisi global, opsi pengurangan karyawan atau PHK menjadi langkah terakhir yang terpaksa diambil untuk mempertahankan eksistensi perusahaan.
"Kondisi ini bukan lagi fluktuasi pasar biasa, melainkan situasi darurat yang membutuhkan respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan," tegas pihak APKI.
Industri berharap ada kebijakan strategis, baik dari sisi fiskal maupun jaminan ketersediaan bahan baku, guna mencegah tumbangnya industri padat karya yang menyerap ribuan tenaga kerja ini. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna