RADAR KUDUS — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan sebuah fakta krusial terkait pengawasan salah satu program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga saat ini, lembaga pengawas tersebut mengaku belum melakukan pengujian sampel secara menyeluruh terhadap makanan yang didistribusikan dalam program tersebut.
Alasan utamanya adalah keterbatasan anggaran yang membuat fungsi pengawasan lapangan belum bisa berjalan sesuai rencana.
Padahal, pengujian sampel di laboratorium merupakan garis pertahanan utama dalam menjamin keamanan pangan.
Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh jutaan penerima manfaat bebas dari cemaran berbahaya—baik itu bakteri, bahan kimia, maupun zat tambahan yang dilarang—serta memenuhi standar nutrisi yang telah ditetapkan.
Tanpa adanya uji sampel yang rutin dan independen dari BPOM, fungsi kontrol terhadap kualitas makanan di tingkat vendor atau penyedia jasa boga menjadi lemah.
Hal ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai risiko keamanan pangan yang mungkin muncul jika pengawasan hanya bersifat administratif tanpa adanya pengecekan fisik di lapangan.
Pihak BPOM menegaskan bahwa tanpa alokasi dana yang memadai, mobilitas tim pengawas dan biaya operasional laboratorium tidak dapat mencakup skala program MBG yang sangat luas.
Kondisi ini menciptakan ironi dalam pelaksanaan kebijakan publik: di satu sisi pemerintah berupaya meningkatkan kualitas gizi nasional, namun di sisi lain, lembaga yang bertugas menjamin standar kesehatan justru tidak memiliki "bensin" yang cukup untuk menjalankan fungsinya.
Para pakar kesehatan publik menilai bahwa anggaran pengawasan seharusnya menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dari anggaran induk program.
Tanpa pengawasan yang kuat, tujuan mulia untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kecerdasan generasi mendatang berisiko terhambat oleh potensi masalah kesehatan akibat pangan yang tidak higienis.
Situasi ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan program besar dengan ketersediaan anggaran operasional bagi lembaga pengawas.
Baca Juga: LPG Non-Subsidi Naik, Subsidi Tetap: Ujian Terbesar Ada pada Pengawasan Distribusi
Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah pusat untuk segera menutup celah anggaran ini.
Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari seberapa banyak paket makanan yang tersalurkan, tetapi sejauh mana keamanan dan kualitas gizi setiap suapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik.
Jika tidak segera diatasi, kredibilitas program nasional ini dipertaruhkan di hadapan masyarakat luas. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna