RADAR KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora terus berupaya memperkuat infrastruktur digital di lingkungan birokrasinya.
Pada tahun anggaran 2026 ini, Pemkab Blora mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 miliar yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet serta langganan aplikasi penunjang kreativitas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meskipun angka ini terlihat signifikan, data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora menunjukkan adanya tren efisiensi.
Baca Juga: Gugat Simbolik Rp1.000: HKBP Rawamangun Terjerat Perkara Perdata Terkait Redaksi 'Hukum Siasat'
Total anggaran tahun ini sejatinya mengalami penurunan sekitar Rp32 juta jika dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025 lalu.
Dana miliaran rupiah tersebut didistribusikan untuk menjamin kelancaran koneksi internet di berbagai instansi, mencakup 18 dinas, lima badan, dua kantor, hingga 16 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
Berdasarkan rincian alokasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Blora menerima porsi terbesar senilai Rp426 juta.
Besarnya anggaran ini disebabkan peran strategis Kominfo dalam mengelola Internet Sharing dan Internet Main Gateway sebagai pusat kendali jaringan digital kabupaten. Beberapa instansi lain dengan serapan anggaran internet yang menonjol meliputi:
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil): Rp173,5 juta.
2. BPPKAD Blora: Rp156 juta.
3. Sekretariat Daerah (Setda): Rp136 juta.
4. Sekretariat DPRD: Rp111 juta.
Di tingkat wilayah, Kecamatan Cepu menjadi kecamatan dengan alokasi langganan internet tertinggi, yakni mencapai Rp47,5 juta*, mengingat intensitas pelayanan publik di wilayah tersebut.
Hal menarik dalam postur anggaran tahun ini adalah dimasukkannya biaya langganan aplikasi pengolah visual dan video seperti Canva dan CapCut.
Tiga instansi, yakni BKPSDM, Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4), serta Dinas Kominfo, memasukkan biaya aplikasi ini dalam satu paket anggaran internet mereka.
Sekretaris DP4 Blora, Lilik Setyawan, memberikan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi tersebut di instansinya yang mengalokasikan total Rp85 juta untuk paket internet dan aplikasi.
Secara spesifik, biaya langganan Pro untuk Canva tercatat sebesar Rp1.831.500 per tahun, sementara untuk CapCut mencapai Rp910.000 per tahun.
"Aplikasi ini digunakan secara rutin untuk mendukung publikasi kegiatan. Hampir setiap hari kami memproduksi konten, bahkan dalam satu hari bisa lebih dari satu konten yang diunggah ke media sosial resmi kami," ujar Lilik.
Pemanfaatan platform digital ini dinilai krusial sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Melalui video pendek dan infografis yang menarik, informasi mengenai program kerja, penyuluhan pertanian, hingga layanan kependudukan dapat tersampaikan dengan lebih efektif melalui media sosial.
Langkah Pemkab Blora ini mencerminkan adaptasi birokrasi terhadap tuntutan zaman, di mana setiap OPD diharapkan tidak hanya unggul dalam pelayanan fisik, tetapi juga kompeten dalam memproduksi informasi digital yang edukatif dan mudah diakses oleh warga melalui perangkat seluler mereka. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna