RADAR KUDUS – Munculnya unggahan di media sosial yang menampilkan puluhan ribu unit sepeda motor listrik dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN) memicu polemik di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi tegas bahwa kementeriannya tidak mengetahui perihal pengadaan unit kendaraan tersebut dalam anggaran tahun berjalan.
Purbaya mengaku terkejut melihat informasi yang beredar luas di platform digital. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada koordinasi resmi maupun alokasi anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan aset operasional berupa kendaraan listrik dalam jumlah masif tersebut.
Baca Juga: Jaga Akuntabilitas, Cha Eun-woo Rilis Pernyataan Resmi dan Permohonan Maaf Terkait Kontroversi Pajak
Dalam penjelasannya kepada awak media, Purbaya mengungkapkan bahwa rencana pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang pernah diusulkan.
Namun, usulan tersebut telah melalui proses penelaahan mendalam dan diputuskan untuk tidak dilanjutkan.
"Tahun lalu usulan tersebut sudah kami tolak. Jadi, jika sekarang muncul unit-unit tersebut, kami di Kementerian Keuangan tidak mengetahui sumber pendanaannya dari mana," ujar Purbaya.
Penolakan tersebut didasari oleh prinsip efisiensi anggaran negara. Kemenkeu menilai bahwa fokus utama dari program MBG adalah pada aspek output langsung, yakni tersampaikannya asupan gizi yang berkualitas kepada kelompok sasaran, bukan pada pengadaan sarana pendukung yang bersifat tersier.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola dengan skala prioritas yang ketat.
Menurutnya, beban pengadaan alat transportasi atau perangkat pendukung lainnya sebaiknya tidak dibebankan sepenuhnya pada negara.
Ia menyarankan agar kebutuhan operasional logistik dikelola melalui mekanisme kerja sama dengan pihak pelaksana atau pelaku usaha (sektor swasta).
Dengan demikian, anggaran negara tetap terjaga untuk pemenuhan kebutuhan esensial seperti:
1. Penyediaan bahan pangan berkualitas.
2. Penyiapan dapur umum dan distribusi makanan.
3. Pengawasan standar nutrisi nasional.
Baca Juga: Terobosan Ibadah Haji 2026: Presiden Prabowo Pangkas Biaya dan Potong Masa Antrean Secara Signifikan
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun pihak terkait mengenai asal-usul puluhan ribu motor listrik tersebut.
Isu ini menjadi sorotan tajam mengingat transparansi anggaran dalam program strategis nasional menjadi kunci utama kepercayaan publik terhadap efektivitas program Makan Bergizi Gratis. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna