RADAR KUDUS – Presiden Prabowo Subianto membawa kabar gembira bagi calon jemaah haji Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk meringankan beban finansial jemaah melalui penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun keberangkatan 2026.
Tidak hanya soal biaya, pemerintah juga berhasil melakukan efisiensi birokrasi yang berdampak pada pemangkasan masa tunggu haji yang selama ini menjadi persoalan menahun.
Baca Juga: Sektor Penerbangan Tertekan: Garuda Indonesia dan AirAsia Kompak Naikkan Tarif Akibat Gejolak Global
Langkah berani diambil pemerintah dengan menetapkan penurunan biaya haji sebesar Rp 2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya.
Kebijakan ini terbilang luar biasa mengingat tren kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) di pasar global yang biasanya menjadi komponen biaya terbesar dalam penerbangan haji.
"Kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp 2 juta. Walaupun harga avtur naik, kita tetap berani mengambil kebijakan untuk menurunkan biaya demi meringankan umat," tegas Presiden Prabowo.
Sebagai rincian teknis, Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati angka BPIH 2026 sebesar Rp 87,4 juta.
Angka ini menunjukkan penurunan riil dari tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp 89,4 juta. Efisiensi ini dicapai melalui negosiasi kontrak layanan yang lebih ketat serta optimalisasi dana nilai manfaat.
Selain aspek finansial, Presiden Prabowo juga membawa kabar revolusioner terkait durasi antrean haji.
Selama bertahun-tahun, calon jemaah di beberapa wilayah Indonesia harus menghadapi masa tunggu hingga hampir setengah abad. Namun, melalui diplomasi dan perbaikan sistem manajemen kuota, angka tersebut berhasil ditekan.
"Alhamdulillah, saya mendapat laporan bahwa antrean haji sekarang tidak lagi menyentuh angka 48 tahun. Mulai tahun 2026, antrean paling lama adalah 26 tahun.
Saya akan terus berjuang agar durasi ini bisa lebih ringkas lagi ke depannya," ujar Presiden dengan nada optimis.
Kabar monumental lainnya yang disampaikan Presiden adalah keberhasilan Indonesia mendapatkan lahan permanen di Makkah untuk pembangunan Kampung Haji.
Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pusat akomodasi dan pelayanan terpadu bagi jemaah asal Indonesia selama berada di tanah suci.
Pencapaian ini mencatatkan sejarah baru bagi manajemen haji Indonesia. Dengan adanya lahan mandiri, pemerintah memiliki kendali lebih besar atas kualitas fasilitas dan stabilitas harga sewa penginapan, yang diharapkan dapat terus menjaga harga haji tetap kompetitif di masa depan.
Upaya-upaya strategis ini menunjukkan keseriusan kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan bagi warga negara yang hendak menunaikan rukun Islam kelima tersebut. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna