RADAR KUDUS — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan Indonesia.
Pemerintah menilai pasokan beras dalam negeri diproyeksikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 10–11 bulan ke depan, bahkan di tengah potensi gangguan musim kering akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung sekitar enam bulan.
Peningkatan stok menjadi 4,6 juta ton ini terjadi dari posisi sebelumnya sekitar 4,5 juta ton, menunjukkan akselerasi penyerapan beras dari produksi domestik sepanjang kuartal pertama 2026, yang didorong oleh koordinasi intensif antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog.
Data Bapanas menunjukkan bahwa selain CBP, ketersediaan pangan pokok lainnya juga berada dalam kondisi surplus dan aman, sehingga beban inflasi pangan diharapkan dapat ditekan meskipun tekanan geopolitik global dan gangguan iklim terus menguat.
Baca Juga: Stok Beras Melimpah, Pemerintah Pastikan Rakyat Tak Kekurangan Pangan di Musim Kemarau 2026
Stok beras sebesar 4,6 juta ton disimpan di berbagai gudang Bulog di seluruh Indonesia, termasuk pusat logistik strategis seperti Gudang Bulog Tambak Aji di Semarang, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu ujung tombak penyangga distribusi ke wilayah sentra konsumsi.
Pemerintah juga menyiapkan skenario tambahan berupa penyewaan gudang darurat dan pengembangan produk turunan beras, seperti tepung dan menir, guna mengelola potensi surplus produksi sekaligus membuka peluang hilirisasi dan nilai tambah bagi petani.
Capaian stok 4,6 juta ton menjadi indikator bahwa program peningkatan produksi padi, peningkatan serapan, serta penguatan cadangan pangan pemerintah berjalan sesuai rencana.
Menteri Pertanian menekankan bahwa dengan bantalan stok sebesar ini, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga beras dan menjamin kecukupan pangan rumah tangga, terlebih di tengah ketidakpastian global akibat perang dan anomali iklim.
Pemerintah juga mengimbau agar masyarakat tetap menggunakan beras secara bijak, mengurangi pemborosan, dan mendorong penguatan pola konsumsi pangan yang lebih seimbang dan beragam. (*)
Editor : Anita Fitriani