RADAR KUDUS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akhirnya memberikan klarifikasi terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan ribuan motor listrik berlogo BGN tersimpan di sebuah gudang besar.
Dalam video tersebut, pembuat konten mengklaim terdapat sekitar 70 ribu unit motor listrik yang disebut-sebut akan digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.
Video itu memperlihatkan deretan motor listrik yang sudah ditempeli stiker bertuliskan “Badan Gizi Nasional Republik Indonesia”.
Bahkan, tampak pula sejumlah motor diangkut menggunakan truk.
Narasi yang beredar menyebut seluruh kendaraan tersebut diperuntukkan bagi wilayah Jawa Barat saja.
Menanggapi kabar yang ramai diperbincangkan tersebut, Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan kendaraan listrik memang benar dilakukan pemerintah.
Namun, jumlah yang disebut dalam video viral tidak sesuai fakta.
Menurutnya, pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025.
Kendaraan itu disiapkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala SPPG dalam menjalankan tugas di lapangan.
Ia meluruskan bahwa jumlah motor listrik yang sudah direalisasikan hingga saat ini mencapai 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang dipesan pada 2025.
Dengan demikian, informasi yang menyebut adanya 70 ribu unit motor listrik dipastikan tidak benar.
Dadan juga menjelaskan bahwa seluruh motor yang sudah tersedia belum dibagikan kepada penerima.
Saat ini kendaraan tersebut masih menjalani proses administrasi untuk dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Setelah proses pencatatan rampung, barulah kendaraan akan didistribusikan secara bertahap.
Proses realisasi pengadaan kendaraan ini sendiri mulai berjalan sejak Desember 2025.
Pemerintah berharap keberadaan motor listrik tersebut dapat menunjang kelancaran pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
BGN pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman sekaligus memberikan gambaran bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan pemenuhan gizi nasional.
Editor : Ali Mustofa