RADAR KUDUS — Masyarakat di berbagai daerah di Indonesia diminta untuk mempersiapkan diri hadapi musim kemarau yang diprediksi akan mulai terjadi sejak akhir Maret dan awal April 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan bahwa sekitar 16,3 persen wilayah di tanah air—termasuk sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan beberapa tempat di Sumatra—akan memasuki musim kemarau pada bulan April, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026 yang mencakup lebih dari 60 persen wilayah.
Dengan mempertimbangkan bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan datang lebih awal dan lebih kering dari biasanya, pemerintah serta lembaga terkait mendorong masyarakat untuk mulai mempersiapkan diri secara bertahap, baik dalam pengelolaan air, kesehatan, maupun keamanan lingkungan.
Pada awal bulan April 2026, pola hujan masih menunjukkan beberapa sisa musim hujan dengan hujan sedang yang terpantau di beberapa tempat, namun jumlah hari hujan semakin sedikit dan intensitasnya juga cenderung menurun.
Keadaan ini mencerminkan fase peralihan, sehingga perubahan cuaca menjadi lebih tidak menentu dan ada kemungkinan cuaca ekstrem seperti hujan lebat disertai petir, angin kencang, atau bahkan tornado masih dapat terjadi di beberapa area, khususnya di wilayah peralihan.
Baca Juga: Indonesia Resmi Masuki Musim Kemarau April 2026, BMKG: Lebih Awal dan Lebih Kering
Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman banjir mendadak, longsor di daerah hulu, dan genangan, meskipun secara bertahap jumlah hari hujan akan berkurang seiring dengan kedatangan musim kemarau.
Masyarakat diingatkan untuk mulai menata kembali penggunaan air bersih dan mengelola sumber air di lingkungan masing-masing. Di daerah-daerah yang diperkirakan akan mengalami kemarau yang lebih kering, seperti sebagian Jawa, Nusa Tenggara, dan sebagian Sumatra, keluarga disarankan untuk menghitung kebutuhan air minum, memasak, dan kebersihan sehari-hari, serta memanfaatkan penampungan air hujan, sumur resapan, atau waduk dan embung yang ada secara lebih efisien.
Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk mengurangi pemborosan air, seperti memperbaiki kebocoran pipa, membatasi penggunaan air untuk mencuci kendaraan dalam jumlah besar, dan mengatur irigasi lahan pertanian secara bergiliran agar tidak terjadi kekeringan yang parah.
Dalam bidang pertanian, para petani diminta untuk lebih teliti dalam memilih jenis tanaman dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi kemarau, serta memanfaatkan teknologi irigasi sederhana dan sistem penyiraman yang lebih hemat air.
Organisasi petani dan penyuluh pertanian di tingkat desa diminta untuk memperkuat komunikasi dengan BMKG agar dapat memantau prakiraan musim dan menyesuaikan waktu tanam, sehingga hasil panen dapat tetap terjaga meskipun curah hujan rendah.
Di daerah yang bergantung pada air hujan, masyarakat diharapkan untuk mulai mempertimbangkan cadangan lahan atau alternatif mata pencaharian sementara jika lahan pertanian tidak dapat ditanami secara normal akibat kekeringan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026
Selain masalah air, masyarakat juga diminta untuk bersiap menghadapi dampak langsung dari cuaca panas dan cerah, seperti risiko peningkatan dehidrasi, serangan stroke akibat panas, dan masalah kesehatan pernapasan yang disebabkan oleh debu serta polusi udara.
Pihak kesehatan dan pemerintah daerah mengingatkan warga untuk meningkatkan konsumsi air putih, menghindari aktivitas fisik berat di siang hari, serta menggunakan pelindung seperti topi, payung, dan krim tabir surya saat berada di luar ruangan dalam waktu lama.
Di perkotaan, kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah perlu diperketat untuk menghindari peningkatan polusi udara dan mencegah timbulnya penyakit selama musim kemarau.
Masyarakat memiliki andil yang signifikan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah gambut, lahan kering, dan di perbatasan antara desa dan hutan.
Penduduk yang tinggal di dekat area rawan kebakaran diminta untuk aktif memantau dan segera melaporkan segala titik api kepada otoritas yang berwenang.
Baca Juga: Kunjungan Prabowo ke Jepang–Korsel Hasilkan Komitmen Investasi Rp 575 Triliun
Pemerintah desa beserta aparat setempat juga diharapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, seperti menyiapkan tim pemadam kebakaran, alat-alat sederhana, serta rute evakuasi, agar masyarakat tidak terkejut jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari.
Masyarakat disarankan untuk secara rutin memantau prakiraan cuaca harian serta musiman melalui saluran resmi, dan menyesuaikan kegiatan sehari-hari berdasarkan informasi tersebut.
Lakukan persiapan sedini mungkin, seperti dalam pengelolaan sumber daya air, kesehatan, serta keamanan lingkungan, masyarakat dapat membantu mengurangi dampak risiko kemarau di tahun 2026 dan menjaga ketahanan sosial-ekonomi di komunitas masing-masing. (*)
Editor : Anita Fitriani