RADAR KUDUS - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada 1 April 2026 menghasilkan komitmen investasi baru senilai sekitar USD 10,2 miliar atau setara dengan Rp173 triliun.
Angka ini merupakan hasil dari beberapa nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh para pelaku bisnis dari Indonesia dan Korea Selatan, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi antara kedua negara.
Dalam acara "Indonesia–Korea Partnership for Resilient Growth" yang diadakan di Seoul, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mewakili Presiden Prabowo, memastikan bahwa total nilai MoU yang disepakati mencapai USD 10,2 miliar, dengan kurs sekitar Rp17 triliun per dolar AS.
Airlangga menyatakan bahwa komitmen ini mencerminkan penguatan kerja sama ekonomi yang lebih mendalam, terutama dalam mendukung transformasi industri dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.
Ruang lingkup investasi yang direncanakan mencakup sektor-sektor strategis seperti energi, industri manufaktur, infrastruktur, serta ekonomi digital dan kecerdasan buatan.
Di sektor energi dan infrastruktur, beberapa perusahaan Korea Selatan menunjukkan minat yang kuat untuk mengembangkan proyek-proyek seperti pembangkit listrik, sistem jaringan energi, dan pengembangan kawasan industri terintegrasi.
Di bidang digital, pelaku bisnis Korea berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dalam teknologi informasi, pusat data, dan ekosistem startup digital di Indonesia.
Salah satu aspek penting yang diangkat dalam kunjungan tersebut adalah penguatan posisi Indonesia sebagai mitra investasi utama untuk perusahaan Korea. Presiden Prabowo secara khusus menyoroti besarnya pasar dan kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai daya tarik utama bagi para investor.
Ia juga menekankan tekad pemerintah untuk terus menyederhanakan peraturan dan meningkatkan iklim investasi agar daya saing Indonesia di kawasan Asia menjadi lebih baik.
Baca Juga: Indonesia-Jepang Perkuat Kemitraan Strategis: Prabowo Temui Kaisar Naruhito di Tokyo
Dalam konteks kerja sama bilateral, sejumlah perusahaan besar dari Korea Selatan, seperti POSCO dan grup Lotte, mengungkapkan kesiapan untuk memperluas usaha dan melakukan modernisasi industri mereka di Indonesia.
POSCO, contohnya, berencana untuk memperkuat pengembangan industri baja dan sektor manufakturnya, sementara Lotte menunjukkan minat pada proyek logistik, ritel modern, dan kolaborasi dengan Danantara sebagai mitra investasi strategis. Langkah-langkah ini diperkirakan akan menciptakan banyak peluang kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia di pasar internasional.
Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan juga bertujuan untuk memperkuat kolaborasi di sektor industri pertahanan dan teknologi tinggi.
Di hadapan para pemimpin dan pelaku industri Korea, Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pertahanan berbasis teknologi mutakhir, dan kemitraan dengan Korea dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan kemampuan tersebut. Kerja sama di bidang ini diyakini tidak hanya akan meningkatkan investasi langsung, tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi dan keamanan Indonesia.
Baca Juga: Antisipasi El Nino Godzilla, Indonesia Harus Siap Hadapi Musim Kemarau Panjang
Dalam skala yang lebih besar, komitmen investasi senilai Rp173 triliun dari Korea Selatan merupakan bagian dari hasil kunjungan Prabowo ke Jepang dan Korea, yang secara total mencapai sekitar Rp575 triliun.
Angka ini menegaskan bahwa upaya diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia mulai membuahkan hasil nyata, dengan fokus pada sektor energi, industri, infrastruktur, dan teknologi. Pemerintah percaya bahwa aliran investasi ini akan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan tahun-tahun mendatang.
Sebagai hasilnya, kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan tidak hanya memperkuat kerja sama politik dan strategis, tetapi juga menghasilkan investasi yang signifikan untuk perekonomian Indonesia.
Diharapkan, langkah-langkah berikutnya berupa pelaksanaan nyata dari proyek-proyek yang telah disepakati akan terus diawasi dan dipermudah oleh pemerintah sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan hasil, penciptaan pekerjaan, dan penguatan struktur ekonomi nasional.
Editor : Anita Fitriani