RADAR KUDUS – Di tengah bayang-bayang ketegangan geopolitik yang kian memanas di kawasan Timur Tengah, Pemerintah Indonesia mulai merumuskan langkah kontingensi strategis untuk menjaga ketahanan energi nasional.
Salah satu wacana utama yang kini tengah digodok adalah implementasi kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah secara periodik, baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun sektor swasta.
Langkah ini dipandang sebagai instrumen mitigasi darurat guna mereduksi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional, sekaligus menjaga stabilitas fiskal negara dari guncangan harga minyak mentah dunia yang sulit diprediksi.
Baca Juga: Kedewasaan Marshanda Menanggapi Keputusan Sienna Lepas Hijab: "Itu di Luar Kuasa Saya"
Wacana ini muncul bukan tanpa alasan. Pengurangan mobilitas masyarakat secara masif melalui sistem WFH diyakini dapat menekan kurva permintaan BBM transportasi darat secara signifikan.
Dengan berkurangnya volume kendaraan di jalan raya, pemerintah berharap dapat menghemat cadangan energi nasional dan mengalihkan alokasi anggaran subsidi energi ke sektor-sektor yang lebih mendesak.
Namun, kebijakan ini memicu diskursus hangat di kalangan publik. Para pakar ekonomi mengingatkan bahwa efektivitas WFH harus diukur secara presisi agar tidak mengorbankan produktivitas nasional.
Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekosistem ekonomi informal—seperti pedagang kecil dan pekerja harian di sekitar kawasan perkantoran—yang sangat bergantung pada pergerakan fisik manusia.
Implementasi WFH sebagai strategi energi memiliki keterkaitan fundamental dengan beberapa poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):
1. SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau): Mengamanatkan efisiensi energi dan pengamanan pasokan di tengah ketidakpastian rantai pasok global.
WFH menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan energi tetap terjangkau bagi sektor-sektor krusial.
2. SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): Menjadi tantangan besar dalam memastikan perlindungan pendapatan bagi pekerja sektor padat karya dan informal agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif (Target 8.5).
3. SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan): Menunjukkan urgensi transformasi sistem transportasi urban yang lebih hijau dan berkelanjutan sebagai alternatif mobilitas di masa depan.
4. SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan): Menggarisbawahi pentingnya diplomasi energi internasional dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas makroekonomi domestik.
Para ahli menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan WFH sebagai solusi tunggal. Diperlukan paket kebijakan pendukung berupa jaring pengaman sosial yang kuat untuk mencegah pelebaran ketimpangan ekonomi bagi kelas pekerja bawah yang tidak memiliki kemewahan untuk bekerja dari rumah.
Di sisi lain, pemerintah didorong untuk melakukan reorientasi kebijakan jangka panjang yang lebih resilien, antara lain:
1. Penguatan Subsidi Transportasi Publik: Memperbaiki sistem transportasi massal agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi secara permanen.
2. Akselerasi Elektrifikasi: Mempercepat program kendaraan listrik (EV) untuk mengurangi ketergantungan total pada bahan bakar fosil.
3. Diplomasi Energi: Meningkatkan kemitraan internasional untuk mengamankan jalur pasokan energi di tengah konflik global.
Baca Juga: Usai Jebol, Kini Retak Lagi! Tanggul Sungai Tuntang Jadi Perhatian Pemprov Jateng
Dinamika ini menunjukkan bahwa transisi menuju ketahanan energi yang berkelanjutan memerlukan sinkronisasi kebijakan yang holistik.
Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara penghematan energi dengan perlindungan terhadap pilar kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional agar Indonesia tetap tangguh menghadapi badai geopolitik global. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna