RADAR KUDUS — Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia kini diterpa isu miring.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya dugaan penyimpangan serius dalam pelaksanaan program tersebut di salah satu wilayah di Jawa Timur.
Modus operandi yang ditemukan mencakup pemangkasan anggaran secara drastis hingga penggunaan klaim palsu sebagai keluarga pejabat negara untuk menekan para pengelola lapangan.
Baca Juga: Gejolak Perdagangan Global: Malaysia Mundur dari Kesepakatan Tarif dengan Amerika Serikat
Temuan ini berawal dari laporan keberatan yang diajukan oleh sejumlah kepala Satuan Pelayanan Pengelola Gizi (SPPG).
Mereka mengaku terjepit di antara kewajiban menjaga kualitas makanan dan tekanan dari yayasan yang menaungi mereka untuk beroperasi dengan anggaran yang sangat minim dan tidak masuk akal.
Berdasarkan hasil investigasi awal, anggaran bahan pangan yang seharusnya dialokasikan sebesar Rp10.000 per porsi diduga disunat secara sepihak oleh oknum pemilik yayasan pengelola dapur.
Dana tersebut dipangkas hingga hanya tersisa Rp6.500 per porsi, atau berkurang sekitar 35% dari nilai aslinya.
Selisih sebesar Rp3.500 tersebut dilaporkan ditarik oleh pihak yayasan dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya, para kepala SPPG di lapangan terpaksa harus menggunakan dana pribadi mereka untuk menutupi kekurangan biaya belanja bahan baku.
Langkah nekat ini diambil demi memastikan para siswa tetap mendapatkan asupan protein dan nutrisi yang layak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, meskipun mereka harus merugi secara finansial.
Hal yang paling mengejutkan dari skandal ini adalah adanya upaya intimidasi yang dilakukan oleh pemilik yayasan terhadap para pengelola dapur.
Oknum tersebut dilaporkan seringkali mencatut nama besar pejabat negara dengan mengklaim dirinya sebagai "cucu menteri".
Klaim tersebut digunakan sebagai tameng untuk memaksa pengelola dapur menuruti aturan main yayasan yang menyimpang, termasuk pemotongan anggaran tersebut.
Namun, setelah dilakukan verifikasi mendalam oleh Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan pihak terkait, klaim hubungan keluarga dengan menteri tersebut dinyatakan sepenuhnya palsu dan hanya merupakan modus untuk memperlancar praktik korupsi di tingkat bawah.
Menanggapi laporan tersebut, tim inspeksi dari Badan Gizi Nasional melakukan kunjungan mendadak (*sidak*) ke lokasi dapur yang dikelola oleh yayasan terkait. Hasilnya sangat memprihatinkan:
1. Kondisi Higienis: Dapur ditemukan dalam keadaan kotor, kumuh, dan tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) sanitasi.
2. Standar Kelayakan: Peralatan memasak dan sistem penyimpanan bahan baku dinilai tidak layak untuk memproses makanan dalam skala besar yang ditujukan bagi anak-anak.
3. Potensi Risiko: Kondisi lingkungan yang tidak higienis ini dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu keracunan makanan atau kontaminasi bakteri bagi para penerima manfaat.
Atas temuan tersebut, BGN mengambil langkah cepat dengan **menutup secara permanen** operasional dapur terkait dan memutus kerja sama dengan yayasan yang bersangkutan.
"Kami tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap praktik-praktik yang merugikan program nasional ini.
Uang negara harus sampai ke piring anak-anak kita dalam bentuk nutrisi terbaik, bukan masuk ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas perwakilan Badan Gizi Nasional dalam keterangan resminya.
BGN juga berkomitmen untuk memperketat pengawasan di seluruh titik distribusi dan pengelolaan dapur MBG di seluruh Indonesia guna mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam distribusi atau kualitas makanan yang diterima siswa. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna