RADAR KUDUS – Republik Kuba menghadapi salah satu krisis kemanusiaan dan infrastruktur terburuk dalam dekade ini.
Pada Senin (16/3/2026), jaringan listrik nasional (National Electric System/SEN) dilaporkan mengalami kerusakan total atau total blackout, yang menyebabkan lebih dari 10 juta penduduk kehilangan akses terhadap energi listrik.
Kegagalan sistemis ini memicu kelumpuhan aktivitas ekonomi dan sosial di seluruh pulau tersebut.
Baca Juga: Jelang Lebaran 2026, Stok Sembako, Elpiji dan BBM di Jepara Aman, Harga Relatif Stabil
Kondisi ini bukan sekadar kegagalan teknis biasa, melainkan puncak dari akumulasi masalah infrastruktur yang menua dan tekanan politik internasional yang kian menjepit.
Runtuhnya sistem kelistrikan Kuba merupakan dampak langsung dari perubahan peta politik di kawasan Amerika Latin. Sejak awal tahun 2026, pasokan energi Kuba berada dalam posisi yang sangat rentan:
1. Kehancuran Aliansi Venezuela: Pasokan minyak bersubsidi dari Venezuela—yang selama ini menjadi tumpuan energi Kuba—terhenti total menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro pada Januari lalu.
2. Tekanan Pemerintahan Trump: Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat membawa kebijakan tarif yang agresif.
Ancaman sanksi bagi negara-negara yang berani menyuplai minyak ke Kuba membuat kapal-kapal tanker di pelabuhan utama seperti Matanzas dan Havana nyaris tak terlihat.
3. Infrastruktur yang Usang: Pembangkit listrik tenaga uap milik Kuba rata-rata telah berusia lebih dari 40 tahun dan kekurangan suku cadang akibat blokade ekonomi yang berkepanjangan.
Perusahaan Listrik Nasional (Unión Eléctrica/UNE) kini berupaya keras memulihkan aliran listrik secara bertahap melalui sistem mikro-grid yang bersifat terbatas.
Namun, pemulihan ini dianggap terlalu lambat oleh masyarakat. Di beberapa wilayah, kegelapan total telah memicu aksi protes warga yang menuntut hak dasar mereka atas energi.
Di tengah situasi mendesak ini, terdapat laporan bahwa pemerintah Kuba mulai membuka pintu dialog dengan Amerika Serikat.
Pembicaraan ini merupakan langkah langka yang diambil demi mencari solusi kemanusiaan guna menghindari keruntuhan ekonomi yang lebih dalam.
Krisis energi di Kuba menjadi pengingat keras bagi komunitas internasional mengenai tantangan besar dalam mencapai target global tahun 2030:
1. SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau): Peristiwa ini membuktikan betapa rapuhnya akses energi bagi negara berkembang. Tanpa stabilitas energi, kesejahteraan masyarakat dasar tidak mungkin tercapai.
2. SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur): Kebutuhan akan modernisasi infrastruktur adalah mendesak. Infrastruktur yang kuat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar negara tidak mudah lumpuh oleh gangguan eksternal.
3. SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat): Konflik politik global dan sanksi internasional seringkali menempatkan warga sipil sebagai pihak yang paling terdampak.
Baca Juga: Pelantikan Pengurus dan Pengawas YAPTINU Jepara 2026-2031, Amanah Besar untuk Kampus dan Umat
Terhambatnya akses ke layanan dasar akibat sanksi menunjukkan hambatan besar dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Krisis ini menggambarkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas politik global.
Selama tekanan politik lebih dikedepankan daripada kerja sama kemanusiaan, negara-negara dengan ekonomi terbatas seperti Kuba akan terus terperangkap dalam siklus krisis energi yang melumpuhkan. (*)
Editor : Admin