RADAR KUDUS – Rencana pengadaan barang mewah di lingkungan DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mendadak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Kabar mengenai alokasi anggaran sebesar Rp486,9 juta untuk pembelian dua unit meja biliar yang rencananya akan ditempatkan di rumah dinas pimpinan dewan, memicu kritik tajam terkait urgensi penggunaan dana publik.
Merespons kegaduhan tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, akhirnya memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan persepsi yang berkembang di ruang publik.
Andie Dinialdie menegaskan bahwa anggaran senilai hampir setengah miliar rupiah tersebut sejauh ini baru masuk dalam draf perencanaan dan belum direalisasikan.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk meninjau detail pengadaan tersebut.
"Saya sudah menghubungi Sekwan untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Namun, perlu diketahui bersama bahwa semua itu masih dalam tahap perencanaan, belum ada transaksi pembelian sama sekali," ujar Andie dalam keterangannya, Minggu (8/3/2026).
Salah satu poin menarik dalam pembelaan pihak DPRD adalah kaitan pengadaan ini dengan sektor olahraga.
Andie, yang kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel, menyatakan bahwa meja biliar tersebut tidak sekadar menjadi fasilitas hiburan pribadi bagi pimpinan dewan.
Menurutnya, rumah dinas pimpinan dewan diproyeksikan menjadi lokasi alternatif bagi para atlet biliar lokal untuk mengasah kemampuan mereka.
"Rencananya, meja biliar ini nantinya akan digunakan sebagai tempat alternatif bagi atlet biliar Sumsel untuk berlatih.
Jadi, selain di pusat pelatihan yang sudah ada, mereka bisa memiliki akses tambahan di rumah dinas," jelas legislator dari Partai Golkar tersebut.
Meski memberikan alasan fungsional terkait pembinaan atlet, Andie mengaku tidak menutup mata terhadap sentimen negatif masyarakat.
Ia menyadari bahwa angka Rp486,9 juta bukanlah jumlah yang sedikit, terutama jika dibandingkan dengan prioritas kebutuhan rakyat Sumsel lainnya.
Pihak DPRD berjanji akan melakukan audit internal dan evaluasi kembali terhadap rencana pengadaan ini dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan skala prioritas.
"Kami memahami perhatian dan kritik masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena itu, setiap rencana pengadaan akan dievaluasi kembali secara mendalam," tambahnya.
Andie juga memberikan sinyal bahwa rencana tersebut masih sangat mungkin untuk dibatalkan jika dalam kajian ulang terbukti tidak memberikan manfaat luas atau dinilai tidak mendesak.
"Jika dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi publik, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang, bahkan dibatalkan sepenuhnya. Terima kasih atas masukan masyarakat," pungkasnya.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi para pemangku kebijakan mengenai sensitivitas publik terhadap gaya hidup pejabat yang didanai oleh negara.
Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, transparansi dan efisiensi anggaran daerah menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap institusi legislatif. (*)
Editor : Ali Mustofa